Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mengusulkan mekanisme perampasan aset terkait tindak pidana tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku. Namun, mekanisme tersebut diusulkan hanya berlaku untuk aset dengan nilai paling sedikit Rp1 miliar.
Usulan tersebut tercantum dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Nomor 66 Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana yang dibahas dalam Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi (Timus-Timsin), Rabu (11/11/2026).
Dalam dokumen DIM yang dipaparkan dalam rapat, perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana harus memenuhi sejumlah ketentuan dan kriteria, salah satunya nilai aset paling sedikit Rp1 miliar. Ketentuan tersebut telah mendapatkan persetujuan tim perumus.
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra membenarkan adanya usulan tersebut. Dengan demikian, perampasan aset nantinya dapat dilakukan melalui putusan hakim, maupun tanpa didahului putusan pidana terhadap pelaku.
"Iya, (perampasan aset terhadap pelaku pidana bisa dilakukan) berdasarkan putusan hakim dan tidak ada putusan," ujar Dhahana saat ditemui usai rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).
Dhahana menjelaskan, mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana yang melarikan diri, meninggal dunia, atau mengalami sakit maupun cacat permanen.
Dalam kondisi tersebut, meskipun seseorang telah dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana, proses perampasan aset tetap dapat berjalan tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap yang bersangkutan.
"Ya pertama dia sebagai pelaku, ternyata pada saat dinyatakan pelaku itu, dia itu melarikan diri. Dia itu meninggal, dia cacat permanen. Itu yang menjadi subjeknya," ujarnya.
Berdasarkan dokumen DIM, mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau Non-Conviction-Based Asset Forfeiture (NCB) akan melalui sejumlah tahapan.
Tahapan tersebut meliputi penelusuran, pemblokiran dan penyitaan aset, pemberkasan, pengajuan permohonan perampasan aset, pemanggilan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan, pelaksanaan putusan, hingga upaya hukum.
DPR Ingatkan Perampasan Aset Harus Lewat Pengadilan
Meski membuka peluang perampasan aset tanpa putusan pidana, DPR mengingatkan mekanisme tersebut tidak boleh diterapkan secara sembarangan.
Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra menegaskan, mekanisme NCB harus ditempatkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dan diterapkan secara terbatas.
Dia juga memastikan setiap tindakan penyitaan maupun perampasan aset tetap harus melalui pengadilan untuk menjamin kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Penegasan tersebut disampaikan Soedeson saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama akademisi Universitas Komputer Indonesia (Unikom) Wim Tohari Daniealdi, perwakilan DPP ARUN Yudi Rujali Muslim, serta peserta Pemagangan Nasional (Maganghub) Badan Keahlian DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (12/11/2026).
Menurut Soedeson, mekanisme NCB memiliki kompleksitas tersendiri karena menggunakan hukum acara khusus yang memadukan karakteristik kuasi-pidana dan kuasi-perdata.
Karena itu, penerapannya harus memiliki batasan yang jelas, termasuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang memiliki aset dengan itikad baik.
"Berkaitan dengan prinsip hukum kita, ultimum remedium, digunakan manakala undang-undang lain sudah tidak mampu lagi. Kami harus sampaikan bahwa dalam undang-undang ini kita menggunakan hukum acara khusus, kuasi pidana dan kuasi perdata. Di atas semua ini, kami ingin tegaskan bahwa sita, perampasan, atau apapun harus lewat pengadilan," tutur Soedeson, seperti dilansir dari situs resmi DPR.
Dalam RDPU tersebut, perwakilan DPP ARUN juga memberikan sejumlah catatan kritis terhadap penerapan mekanisme NCB.
Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain standar pembuktian, perlindungan terhadap pemilik aset, serta mekanisme pengembalian aset apabila tidak terbukti memiliki keterkaitan dengan tindak pidana.
Berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Panja dalam merumuskan ketentuan RUU Perampasan Aset, agar upaya pemulihan aset hasil kejahatan tetap berjalan efektif tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan hak milik warga negara.
[Gambas:Video CNBC]