Surabaya (ANTARA) - Di antara ribuan orang yang masih mencari pekerjaan, pengumuman tentang ribuan lowongan selalu menyimpan harapan.
Pekerjaan bukan sekadar sumber penghasilan, melainkan jalan untuk memperbaiki kehidupan keluarga, membangun kemandirian, dan memperoleh penghidupan yang bermartabat.
Harapan itu kembali dibuka Pemerintah Kota Surabaya melalui Grand Job Fair pada 17–19 November 2026 di Gedung Convention Hall, Jalan Arief Rachman Hakim Nomor 131.
Sebanyak 49 perusahaan menawarkan 3.013 lowongan, terdiri atas 1.500 posisi dalam negeri, 912 peluang kerja luar negeri, dan 601 kesempatan bagi penyandang disabilitas.
Jumlah tersebut menjanjikan, tetapi keberhasilan bursa kerja tidak cukup diukur dari banyaknya lowongan. Ukuran pentingnya ialah berapa banyak pencari kerja diterima, mampu bertahan, dan memperoleh penghasilan layak. Grand Job Fair menjadi ujian bagi kemampuan pemerintah menghubungkan kebutuhan usaha dengan kompetensi warga.
Peluang terbuka
Surabaya menunjukkan perkembangan positif dalam penurunan pengangguran. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang diolah dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah mencatat 79.423 penganggur terbuka pada 2025, dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) 4,84 persen.
Angka itu membaik dibandingkan 2024 yang mencapai 79.767 orang atau 4,91 persen. Meski terendah dalam rentang 2001–2025, puluhan ribu warga masih membutuhkan pekerjaan.
Tantangan serupa terlihat secara nasional. BPS mencatat TPT Indonesia pada Agustus 2026 sebesar 4,75 persen atau sekitar 7,38 juta penganggur. Pada periode yang sama, terdapat 12,844 juta pekerja setengah penganggur, yakni mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan tambahan.
Persoalan ketenagakerjaan bukan semata-mata ada atau tidaknya pekerjaan. Kualitas pekerjaan, kepastian penghasilan, kecukupan jam kerja, dan keberlanjutan hubungan kerja turut menentukan kesejahteraan.
Grand Job Fair menyediakan ruang pertemuan perusahaan dan pencari kerja melalui 41 subkategori jabatan dalam sembilan kelompok Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia. Bidangnya beragam, mulai operator mesin dan perakitan hingga tenaga penjualan dan administrasi. Keragaman ini membuka peluang bagi warga dengan kompetensi berbeda.
Pengalaman Mini Job Fair Surabaya Siap Kerjo pada September 2026 memperlihatkan besarnya kebutuhan masyarakat. Kegiatan yang melibatkan 14 perusahaan itu menarik sekitar 1.600 pelamar melalui aplikasi ASSiK, dengan 450 lowongan dalam negeri dan sekitar 1.700 peluang kerja luar negeri yang diinformasikan.
Pemkot juga mencatat sekitar 14.000 data pencari kerja melalui ASSiK sepanjang 2025–2026. Dari kelompok desil 1 sampai 5, sebanyak 1.000 warga dilaporkan telah ditempatkan bekerja.
Angka pelamar, lowongan, dan penempatan harus dibedakan. Banyaknya lamaran belum membuktikan penyerapan tenaga kerja, sebagaimana lowongan yang diumumkan belum tentu berujung pada perekrutan. Capaian bursa kerja harus dinilai dari hasil akhirnya.
Kecocokan kerja
Salah satu persoalan pasar kerja ialah kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Lowongan tersedia, tetapi tidak selalu terisi karena calon pekerja belum memiliki keterampilan, pengalaman, atau sertifikasi sesuai persyaratan.
Penyuluhan dan bimbingan jabatan yang dilakukan Disperinaker Surabaya, termasuk pelatihan penyusunan daftar riwayat hidup, penguatan citra profesional, dan simulasi wawancara, merupakan bekal awal. Namun, persiapan tidak cukup diberikan menjelang job fair. Peningkatan kompetensi harus berkelanjutan dan mengikuti kebutuhan industri.
Pemerintah perlu mempererat hubungan antara Disperinaker, sekolah menengah kejuruan, perguruan tinggi, balai latihan kerja, dan perusahaan. Informasi kebutuhan tenaga kerja harus menjadi dasar penyusunan pelatihan. Dengan begitu, warga tidak hanya belajar melamar pekerjaan, tetapi memperoleh keterampilan yang benar-benar dibutuhkan pasar.
Perusahaan juga perlu menyampaikan informasi lowongan secara transparan, meliputi jenis pekerjaan, kualifikasi, lokasi, kisaran upah, status hubungan kerja, dan peluang pengembangan karier. Keterbukaan membantu pelamar memilih pekerjaan dan mengurangi ketidaksesuaian setelah diterima.
Kesempatan kerja juga harus terhubung dengan agenda pengentasan kemiskinan. Warga dari keluarga miskin dan pramiskin kerap menghadapi hambatan berlapis, seperti keterbatasan pendidikan, biaya transportasi, akses informasi, serta tanggung jawab mengurus keluarga.
Pengalaman Aryanti, warga Kedung Anyar, menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi keluarga miskin tidak selalu dapat ditempuh melalui pekerjaan formal. Karena harus mengurus anak di rumah, Aryanti mendapat bantuan modal Rp1,5 juta untuk mengembangkan usaha kosmetik keliling, sementara keluarganya juga menerima rombong untuk usaha warung yang dikelola sang adik
Pekerjaan formal bukan satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan. Sebagian warga membutuhkan akses ke perusahaan, sementara lainnya lebih memungkinkan mengembangkan usaha mandiri. Intervensi harus sesuai kondisi penerima manfaat dan disertai pendampingan serta evaluasi.
Digitalisasi ASSiK mempercepat pendaftaran dan memperluas informasi. Namun, pendampingan tetap diperlukan bagi warga yang terbatas perangkat, kemampuan digital, atau akses internet. Teknologi harus memudahkan, bukan menciptakan hambatan baru.
Akses bermartabat
Tersedianya 601 lowongan bagi penyandang disabilitas menjadi bagian penting Grand Job Fair. Kesempatan bekerja tidak boleh dibatasi kondisi fisik atau perbedaan kemampuan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 53, mewajibkan pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pekerjanya. Perusahaan swasta diwajibkan memenuhi paling sedikit 1 persen.
Ketentuan tersebut perlu diwujudkan melalui proses seleksi yang aksesibel, lingkungan kerja ramah disabilitas, penyesuaian sarana kerja, dan kesempatan pengembangan karier yang setara.
Pemerintah perlu memastikan 601 lowongan itu sesuai dengan kompetensi pelamar. Jenis jabatan, kualifikasi, perusahaan, serta fasilitas pendukung harus dijelaskan agar kesempatan tersebut menghasilkan penempatan nyata, bukan sekadar memenuhi angka partisipasi.
Perhatian serupa diperlukan terhadap 912 peluang kerja luar negeri. Bekerja di luar negeri dapat membuka kesempatan meningkatkan pendapatan dan pengalaman profesional, tetapi calon pekerja harus memahami prosedur penempatan dan perlindungannya.
Mereka perlu memeriksa lowongan melalui Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI), memastikan legalitas perusahaan penempatan, serta memahami perjanjian kerja, visa, jaminan sosial, dan kondisi negara tujuan. Pemerintah daerah perlu mendampingi calon pekerja agar terhindar dari tawaran ilegal.
Setelah bursa kerja selesai, pemerintah sebaiknya mengumumkan jumlah pelamar, peserta yang lolos seleksi, pekerja yang diterima, serta keberlanjutan pekerjaan setelah tiga atau enam bulan.
Data dapat dipilah menurut kondisi sosial ekonomi, jenis kelamin, disabilitas, sektor, dan lokasi penempatan. Evaluasi membantu memetakan kekurangan keterampilan dan kelompok yang membutuhkan intervensi.
Pada saat bersamaan, penciptaan lapangan kerja harus diperkuat melalui iklim investasi yang sehat, kemudahan berusaha, pengembangan industri, dan dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah. Bursa kerja bermakna jika kebutuhan tenaga kerja tumbuh berkelanjutan, bukan hanya saat perekrutan.
Menuju Indonesia Emas 2045, Surabaya sebagai pusat perdagangan, jasa, industri, dan pendidikan di Jawa Timur perlu memastikan penduduk usia produktif menjadi penggerak pembangunan. Tiga ribu lebih lowongan pada November ini merupakan kesempatan yang patut dimanfaatkan.
Namun, pekerjaan rumah sesungguhnya dimulai setelah bursa kerja berakhir. Pemerintah harus memastikan peluang berubah menjadi pekerjaan layak, perusahaan memperoleh tenaga kerja kompeten, dan keluarga mendapatkan kehidupan lebih sejahtera.
Keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan bukan ditentukan oleh seberapa ramai gedung bursa kerja, melainkan oleh seberapa banyak warga yang pulang membawa kepastian masa depan.