ANTALYA -- Indonesia mempercepat penurunan emisi gas metana dari sektor persampahan, pertanian, dan energi fosil untuk mendukung pencapaian target iklim nasional pada 2030. Pemerintah mulai menerjemahkan berbagai komitmen mitigasi menjadi program operasional yang melibatkan kementerian, industri, petani, hingga operator energi.
Langkah tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Mohammad Jumhur Hidayat dalam pertemuan tingkat menteri pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Rabu (11/11/2026).
Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen dengan kemampuan sendiri dan hingga 43,20 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Pengurangan emisi metana lintas sektor menjadi salah satu strategi untuk mencapai target tersebut.
Jumhur mengatakan, penanganan emisi metana kini menjadi bagian dari agenda operasional pemerintah, bukan sekadar komitmen dalam forum internasional.
"Indonesia menyambut baik penekanan pertemuan ini pada pentingnya beralih dari komitmen menuju implementasi. Bagi Indonesia, pengurangan emisi metana merupakan bagian penting dari upaya mengatasi perubahan iklim, sekaligus mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan, menjaga ketahanan pangan, dan memperkuat efisiensi energi," kata Jumhur.
Di sektor persampahan, KLH/BPLH mempercepat pelaksanaan rencana operasional untuk menghentikan praktik pembuangan sampah terbuka dan mencegah penumpukan sampah organik di tempat pemrosesan akhir (TPA). Pemerintah juga mengembangkan metode penghitungan emisi tingkat dua atau Tier 2 untuk menghasilkan data emisi yang lebih akurat dan transparan.
Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 menjadi salah satu landasan pengembangan program pengolahan sampah menjadi energi atau waste-to-energy. Industri kelapa sawit juga mulai memanfaatkan limbah cair untuk menghasilkan biogas yang dapat memenuhi kebutuhan energi secara mandiri.
Di sektor pertanian, pengurangan emisi metana dilakukan melalui uji coba varietas padi rendah emisi dan penerapan sistem pengaturan irigasi yang lebih efisien. Pemerintah juga menyiapkan pendampingan teknis bagi petani untuk memperluas penerapan metode tersebut.
Pengelolaan pakan dan kotoran ternak turut menjadi bagian dari strategi mitigasi. Optimalisasi kedua aspek tersebut diharapkan dapat menekan emisi sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak.
Pada sektor energi fosil, operator minyak dan gas bumi nasional mulai menguji teknologi untuk mendeteksi dan memperbaiki kebocoran metana. Upaya ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Pekan Metana Asia Tenggara di Jakarta.
Pemerintah juga memperluas verifikasi penurunan emisi dari kegiatan pertambangan batu bara sebagai bagian dari pengendalian emisi metana di sektor energi.
Untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, pemerintah membentuk Super Pollutant Unit Indonesia pada Oktober 2026. Unit khusus tersebut bertugas menyatukan koordinasi penanganan polutan berumur pendek, termasuk metana, di berbagai kementerian.
Dari sisi pendanaan, KLH/BPLH mengawal implementasi Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 yang membuka peluang perdagangan karbon bagi proyek mitigasi metana.
Pemerintah juga mendorong pemanfaatan instrumen sukuk hijau untuk mendukung pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Skema pembiayaan tersebut diharapkan melengkapi sumber pendanaan proyek pengurangan emisi di berbagai sektor.
KLH/BPLH mengajak lembaga keuangan internasional dan mitra industri memperluas kolaborasi dalam pembiayaan fasilitas pengolahan sampah perkotaan, penerapan manajemen irigasi pertanian, serta pengembangan teknologi untuk mendeteksi dan mengatasi kebocoran metana di sektor energi.
Melalui penguatan koordinasi, teknologi, dan pembiayaan, pemerintah menargetkan pengurangan emisi metana dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target iklim Indonesia pada 2030.