Politik

Sarasehan MPR Ungkap 17 Provinsi Indonesia Layak Investasi Obligasi

Sarasehan MPR
Foto: Dok. Rafi Firmansyah/detikcom
Jakarta -

Direktur Utama PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) Ignatius Girendroheru mengungkapkan sebanyak 17 provinsi di Indonesia telah masuk dalam kategori investment grade atau layak investasi. Pemetaan tersebut menjadi sinyal positif bagi kesiapan daerah dalam menjajaki penerbitan obligasi sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.

Hal itu disampaikan Ignatius diungkapkan Misbakhun saat menghadiri diskusi panel di hari kedua Sarasehan Nasional MPR, yang dilaksanakan di Gedung Nusantara IV Komplek MPR-DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Ignatius menjelaskan, hingga saat ini memang belum ada satu pun pemerintah daerah yang resmi menerbitkan obligasi daerah. Namun, PEFINDO telah melakukan pemeringkatan awal secara mandiri (unsolicited) terhadap 17 pemerintah provinsi untuk memotret profil risiko kredit daerah.

"Saat ini PEFINDO sudah melakukan pemeringkatan terhadap 17 pemerintahan provinsi. Ini pemdanya ya, bukan obligasi daerahnya. Kalau dilihat risikonya, masih masuk investment grade semua," kata Ignatius dalam diskusi panel tersebut.

Dari 17 provinsi yang telah dinilai, Ignatius merinci terdapat satu pemda yang meraih peringkat AA+ atau satu tingkat di bawah peringkat tertinggi AAA. Selain itu, ada dua pemda di peringkat AA, tiga pemda di peringkat AA-, dua pemda di peringkat A+, serta sisanya tersebar di peringkat A, A-, hingga BBB+.

Ia menambahkan, sebenarnya sudah ada dua pemda yang memberikan mandat resmi (solicited) dan berencana menerbitkan obligasi daerah. Meski salah satunya sempat menunda rencana penerbitan, proses asesmen terhadap pemerintah daerahnya tetap berjalan di PEFINDO.

"Obligasi daerah ini memang belum ada. Sebenarnya kemarin hampir pecah telur. Sekarang ada dua pemda yang memang berencana, tetapi mandat yang ada di kami saat ini baru untuk pemeringkatan pemdanya dulu, belum obligasinya," jelasnya.

Lebih lanjut, Ignatius menekankan bahwa kewajiban pemeringkatan obligasi daerah telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerbitan dan Pelaporan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah.

Peringkat tersebut berfungsi mengukur kemampuan pemda membayar kupon bunga atau bagi hasil serta pokok utang secara tepat waktu.

Menurut Ignatius, proses pemeringkatan di PEFINDO sebenarnya tidak memakan waktu lama apabila seluruh dokumen pendukung siap. Tantangan terbesar justru berada pada tahap persiapan di internal pemerintah daerah sebelum menerbitkan surat utang.

"Sebenarnya yang menjadi tantangan itu adalah persiapan menuju sebelum penerbitan obligasi tersebut. Saat obligasi sudah dicanangkan akan diterbitkan, proses pemeringkatannya cukup simpel, hanya membutuhkan waktu 30 hari dengan catatan data dan informasi yang diperlukan sudah lengkap," jelas Ignatius.

Dalam metodologi penilaiannya, PEFINDO mengukur tiga pilar utama, yakni risiko sektor pemerintah daerah (kondisi makroekonomi, transparansi, dan komitmen kesinambungan lintas periode kepala daerah), risiko institusional pemda (ekonomi regional, kapasitas fiskal dan PAD, serta tata kelola), serta risiko keuangan.

Ignatius menegaskan, hasil pemeringkatan bukan bentuk rekomendasi investasi langsung dari PEFINDO, melainkan instrumen transparansi untuk melindungi investor. Investor institusi seperti dana pensiun umumnya memiliki standar batas minimal peringkat tertentu, misalnya minimal peringkat A, sebelum memutuskan membeli surat utang.

"PEFINDO tidak menyatakan obligasi ini layak investasi atau tidak, karena secara regulasi kami hanya menyatakan tingkat risiko. Namun hasil pemeringkatan ini penting sebagai bentuk perlindungan terhadap investor," tuturnya.

Selain kesiapan pemeringkatan, Ignatius mengingatkan pentingnya membaca momentum suku bunga agar biaya dana (cost of fund) tetap efisien.

Berdasarkan pemantauan pasar per 16 November, kupon obligasi untuk peringkat BBB berada di kisaran 10,34% dan peringkat AAA di angka 7,7%, sementara pada kondisi suku bunga rendah kupon AAA pernah menyentuh level 5,54%.

Ignatius menilai skema obligasi berbasis proyek (project-based atau special bond) menjadi opsi paling realistis untuk diterapkan di Indonesia, termasuk untuk membantu pemda mengejar mandat alokasi belanja infrastruktur minimal 40% dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Ignatius juga menegaskan kunci agar wacana obligasi daerah tidak berhenti pada rancangan undang-undang semata.

"Komitmen bersama dari seluruh pihak sesuai dengan kewenangan dan ranahnya masing-masing, serta solusi dan eksekusi. Karena selama ini kita bagus di perencanaan, tetapi memang masih ada isu di eksekusi," pungkas Ignatius.