Jakarta (ANTARA) - Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera masih memberi atensi kepada 10 kabupaten di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang pemulihannya belum tuntas, sementara bencana susulan melanda sedikitnya 13 kabupaten/kota dan merusak kembali hasil perbaikan.
"Sehingga jembatan yang sudah diperbaiki, terbawa arus lagi. Yang sudah diperbaiki, dibersihkan lumpur, masuk lagi lumpur," kata Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Di Sumatera Barat, tercatat 15 dari 16 kabupaten/kota terdampak sudah kembali normal.
Tito mengatakan daerah yang masih menjadi atensi terkait pemulihan adalah Kabupaten Padang Pariaman.
Dari 19 kabupaten/kota terdampak di Sumatera Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara masih memerlukan perhatian.
Sementara atensi terbanyak terdapat di Provinsi Aceh, yakni Kabupaten Bireuen, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya.
Banjir susulan melanda Kabupaten Solok dan Kota Padang di Sumatera Barat; Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan di Sumatera Utara; serta Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Barat, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Kota Subulussalam, dan Aceh Utara.
Tito, yang beberapa hari lalu meninjau Pidie Jaya, mengatakan banjir mudah terulang karena endapan sungai belum terangkat. "Hujan sedikit, banjir, karena sedimen-sedimen masih ada di situ," ujarnya.
Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan normalisasi sungai segera dilakukan. "Itu perintah beliau yang paling utama," tutur Tito.
Dari 137 sungai terdampak, normalisasi sudah selesai dilakukan pada 15 sungai di Aceh, 28 sungai di Sumatera Utara, dan 12 sungai di Sumatera Barat.
Sementara untuk 38 muara terdampak, tujuh sudah selesai, 11 sedang dikerjakan, dan 20 belum ditangani.
Di Aceh Tamiang, TNI telah membersihkan alur sungai sepanjang delapan kilometer. Kementerian Pekerjaan Umum juga menargetkan pembangunan 106 sabo dam untuk menahan sedimen di tiga provinsi, dan sejauh ini baru enam yang terbangun.
Normalisasi akan melibatkan pemerintah daerah dan pihak ketiga melalui pemanfaatan pasir dan batu dari sungai.
Tito mengatakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan menerbitkan surat yang mendelegasikan kewenangan kerja sama itu hingga ke kabupaten/kota, dengan syarat normalisasi tetap menjadi tujuan utama dan hasilnya masuk ke pendapatan asli daerah.
Presiden juga akan menugaskan TNI dan Polri membersihkan sedimen dan membangun tanggul di kiri-kanan sungai.
Sementara itu, daerah yang kembali dilanda bencana dengan dampak luas dipersilakan menetapkan lagi status tanggap darurat agar penggunaan anggaran lebih cepat.