Politik

Satu kru helikopter karhutla jatuh di Kalteng masih dalam pencarian

Satu kru helikopter karhutla jatuh di Kalteng masih dalam pencarian

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengonfirmasi satu kru helikopter pengebom air milik TNI-AD yang jatuh di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah hingga kini masih dalam proses pencarian intensif oleh tim SAR gabungan.

"Hingga saat ini, satu personel masih dalam upaya pencarian. Atas nama Sertu Heri Prasetyo," kata Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan di Jakarta, Kamis

Satu orang yang dalam pencarian itu, bagian dari delapan awak helikopter Mi-17V-5 dengan nomor registrasi HA-5235 milik Dinas Penerbangan TNI Angkatan Darat (Dispenad) yang kecelakaan saat menjalankan misi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu (4/11).

"Kami sampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya bagi para personel yang menjadi korban dalam kejadian ini," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga meralat informasi yang sempat disampaikan melalui media sosial BNPB.

Jika sebelumnya media sosial BNPB melaporkan tiga meninggal dunia namun berdasarkan data terbaru yang mereka terima tercatat dua personel TNI yang gugur dalam tugas, sedangkan satu personel masih dicari, dan kemudian selebihnya sudah dievakuasi yang sudah dalam penanganan medis.

Ia memastikan bahwa tidak ada pengurangan dukungan armada udara maupun darat untuk tim satuan tugas yang ditugaskan, baik di Kalimantan Tengah maupun daerah terdampak lain, sehingga operasi penanganan karhutla tetap berjalan optimal.

Terkait dengan pengerahan kekuatan nasional dalam penanganan darurat karhutla, BNPB mencatat total armada udara yang dikerahkan per 5 November 2026 berjumlah 46 unit yang tersebar di 12 provinsi.

Armada tersebut terdiri atas 18 pesawat untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca (OMC) serta 28 helikopter khusus pengebom air yang berasal dari dukungan BNPB (32 unit), TNI (10), serta pihak korporasi dan kementerian terkait (4).