JAKARTA -- Sejumlah nama kader PDIP ikut masuk dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) yang akan dipilih Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Nama dari partai berlambang banteng yang santer masuk bursa di antaranya adalah Puan Maharani dan Pramono Anung.
Juru Bicara PDIP Guntur Romli menyatakan, sejauh ini tidak ada pembicaraan yang dilakukan Prabowo dengan partainya terkait posisi wapres yang mengalami kekosongan. Namun, PDIP tidak bisa mengendalikan adanya sejumlah kader yang disebut masuk bursa cawapres pengganti Gibran.
"Kami tidak bisa melarang ada kalau kader-kader kami disebut," kata dia saat dihubungi Republika, Jumat (13/11/2026).
Menurut dia, nama yang akan menjadi wapres sepenuhnya merupakan hak Prabowo sebagai presiden. Ia menilai, partainya sama sekali tidak memiliki hak untuk menentukan nama cawapres untuk menggantikan Gibran. Terlebih, PDIP bukan bagian dari koalisi pemerintahan.
"Kami ini di luar pemerintahan," ujar dia.
Gibran Rakabuming Raka usai menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Presiden Prabowo menyatakan menghormati dan mendukung keputusan Gibran yang memutuskan mundur dari jabatan Wakil Presiden RI." />
Guntur menjelaskan, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang (UU) MD3 dijelaskan bahwa pengusulan dua nama itu atas dasar persetujuan partai politik pengusung Prabowo-Gibran. Sementara itu, PDIP tidak mengusung Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Ia menegaskan, partainya tidak memiliki ambisi soal pengganti Gibran. Namun, ia meminta pergantian wapres dilakukan sesuai dengan regulasi dan konstitusi.
"PDI Perjuangan tidak ada ambisi soal wapres baru. Yang kami minta, pergantian sesuai konstitusi dan aturan, jangan diakali lagi seperti sebelumnya. Dan di partai kami, hal-hal strategis dan penting itu diputuskan oleh ketua umum," kata dia.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, dua nama yang akan diusulkan menjadi cawapres merupakan hak prerogratif Presiden Prabowo. Namun, Prabowo tetap harus berkonsultasi dengan partai koalisinya.
"Intinya, wapres nantinya harus kesepakatan dengan partai koalisi. Dalam konteks itulah wapres bisa dari partai yang sama dengan presiden, bisa juga dari partai lain di internal koalisi. Intinya kesepakatan elit," kata dia kepada Republika.
Meski begitu, menurut dia, masih ada peluang cawapres yang diusulkan Prabowo berasal dari PDIP. Namun, keputusan itu harus disetujui oleh partai koalisi.
"Termasuk peluang pdip dirangkul sangat mungkin, yang jelas harus hasil kesepakatan politik partai koalisi apakah PDIP perlu dirangkul atau tidak," ujar Adi.
Menurut dia, segala kemungkinan masih bisa terjadi terkait nama yang akan diusulkan menjadi cawapres. Pasalnya, politik di Indonesia sangatlah cair.
"Dalam kondisi saat ini, jikapun gerindra yang dapat wapres tak ada persoalan malah bagus untuk mengonsolidasi kekuatan politik," kata dia.