Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 69 anggota Fraksi Partai DPR menyatakan sepakat mengajukan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden .
NasDem meminta proses pengajuan hak tersebut dipercepat karena menilai seluruh persyaratannya telah terpenuhi.
Sikap itu disampaikan anggota DPR Fraksi NasDem Sugeng Suparwoto dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
“Kami dari Fraksi NasDem seluruhnya bulat 69 telah menyatakan untuk ajukan hak pendapat,” kata Sugeng.
Sugeng menegaskan, hak menyatakan pendapat yang diusulkan Fraksi NasDem secara khusus ditujukan kepada wakil presiden.
“Ya, dan secara khusus hak pendapat ini ditujukan untuk wakil presiden,” tegasnya.
Menurut Sugeng, Fraksi NasDem memandang seluruh persyaratan pengajuan hak menyatakan pendapat telah terpenuhi. Karena itu, pihaknya menilai proses tersebut perlu segera ditindaklanjuti.
“Alasan kami bahwa sebagaimana disampaikan ketum kami bahwa seluruh prasyarat sudah terpenuhi. Dan tidak ada alternatif lain kecuali jalan ini,” ujarnya.
Minta Pembahasan Dipercepat
Sugeng juga mengingatkan agar pembahasan usulan tersebut tidak berlarut-larut hingga mengganggu agenda kenegaraan lainnya.
“Untuk itu, agar semua proses dipercepat jangan sampai menyandera kehidupan bernegara yang lebih penting,” katanya.
Dalam rapat itu, Sugeng turut membacakan sejumlah nama anggota Fraksi NasDem yang mendukung pengajuan hak menyatakan pendapat.
Dari 69 nama antara lain Sugeng Suparwoto, Muslim Ayub, Charles Meikyansah, Syarif Abdullah, Fauzi Amro, Rajiv, Martin Manurung, Rudi Lallo, dan Amelia Anggraini.
“Adapun kalau mungkin dibacakan tidak semuanya,” ucapnya.