JAKARTA – Sejumlah tokoh senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengimbau seluruh pihak yang berkonflik agar menahan diri dan mengutamakan keutuhan partai.
Mereka berharap perselisihan internal segera diselesaikan agar PPP tetap eksis, dapat mengikuti Pemilu 2029, dan kembali memperjuangkan aspirasi umat Islam.
Imbauan tersebut disampaikan para senior PPP yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Menyelamatkan Partai Persatuan Pembangunan (KAM PPP) dalam pertemuan di sebuah kafe di Jakarta, Ahad (8/11/2026).
Mereka prihatin terhadap konflik yang kembali memanas di tubuh partai berlambang Ka'bah tersebut dan berharap semua pihak mengedepankan kepentingan partai di atas kepentingan kelompok.
KAM PPP merupakan wadah para senior PPP yang mewakili empat unsur pendiri partai hasil fusi pada 1973, yakni Nahdlatul Ulama (NU), Parmusi, Syarikat Islam (SI), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).
Koordinator KAM PPP, Prof Anwar Sanusi Adiwijaya, menegaskan bahwa tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan selama seluruh pihak bersedia kembali pada prinsip dan tujuan perjuangan partai.
“Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Pertama, semuanya harus kembali kepada prinsip partai dan prinsip perjuangan, antara lain prinsip ibadah serta prinsip amar ma’ruf nahi mungkar,” kata Anwar, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Selain mengajak seluruh pihak berdamai, Anwar meminta pemerintah turut mengambil peran dalam menyelesaikan konflik tersebut.
Menurut dia, pemerintah memiliki tanggung jawab sebagai pembina politik di Indonesia dan sebelumnya pernah turun tangan ketika terjadi perselisihan antara Mardiono dan Agus Suparmanto.
“Sekarang kita minta dari forum ini, yang kami namakan koalisi menyelamatkan PPP, pemerintah sebagai pembina politik dalam negeri juga peduli, khususnya terhadap partai Islam yang memiliki anggota DPRD sebanyak 946 orang di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi,” ujarnya.
Anwar mengingatkan, keberlangsungan PPP sangat penting bagi kader dan generasi muda yang masih ingin berjuang melalui partai tersebut.
Jika konflik tidak segera diselesaikan dan PPP gagal mengikuti Pemilu 2029, kesempatan kader untuk melanjutkan perjuangan politik melalui PPP akan semakin tertutup.