Pemerintah Kota , Korea Selatan mempertimbangkan untuk menaikkan batas usia penerima fasilitas naik kereta bawah tanah atau gratis dari 65 tahun menjadi 70 tahun.
Kebijakan ini dikaji untuk mengurangi beban defisit operasional transportasi publik yang semakin besar seiring bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia.
Chair of Urban and Regional Development Transportation Planning Hanyang University Ko Joon Ho mengatakan kebijakan tersebut muncul di tengah kondisi masyarakat yang semakin menua.
Saat ini, warga berusia 65 tahun ke atas berhak menggunakan layanan kereta bawah tanah di Seoul tanpa membayar tarif.
"Karena masyarakat kita semakin menua, semakin banyak lansia yang menggunakan transportasi umum. Di Seoul, warga lanjut usia mendapatkan tiket gratis untuk naik kereta bawah tanah. Akibatnya, defisit sistem MRT diperkirakan akan meningkat dalam beberapa tahun ke depan," ucap Ko dalam pertemuan bersama delegasi MRT Media Fellowship di Hanyang University, Korea Selatan, Kamis (19/11).
Menurut Ko, Pemerintah Kota Seoul bersama pemerintah pusat sedang mempertimbangkan perubahan batas usia penerima fasilitas tersebut menjadi 70 tahun.
Dengan begitu, jumlah penumpang lansia yang dapat menggunakan layanan gratis diharapkan berkurang sehingga beban subsidi ikut ditekan.
"Saat ini batas usianya 65 tahun, tetapi kami sedang mempertimbangkan untuk menaikkannya menjadi 70 tahun. Dengan cara ini, jumlah penumpang lansia dapat dikurangi," ujarnya.
Meski demikian, rencana tersebut menghadapi penolakan dari kelompok masyarakat lanjut usia.
Ko mengatakan asosiasi lansia menyatakan keberatan terhadap kebijakan itu. Perubahan batas usia juga masih menyisakan persoalan sosial sehingga belum sepenuhnya dapat dipastikan kapan akan diterapkan.
Persoalan ini berkaitan dengan besarnya ketergantungan operasional transportasi umum Seoul terhadap subsidi pemerintah.
Dalam paparannya, Ko menjelaskan pendapatan dari tiket penumpang hanya mampu menutup sekitar 65 persen biaya operasional bus dan 55 persen biaya operasional kereta bawah tanah. Kekurangan pendapatan tersebut harus ditutup menggunakan dana pajak.
Untuk sistem kereta bawah tanah, pemerintah Kota Seoul memberikan dukungan dana secara langsung karena layanan tersebut dimiliki pemerintah kota. Sementara itu, subsidi untuk perusahaan bus swasta dihitung berdasarkan standar biaya operasional.
Perusahaan terlebih dahulu menjalankan layanan dan menghitung total biaya selama satu tahun, kemudian pemerintah kota memberikan subsidi pada tahun berikutnya berdasarkan standar tersebut.
Ko menjelaskan pemerintah juga menanggung selisih antara pendapatan tarif dan biaya operasional transportasi umum.
Dengan demikian, penumpang memang dapat menikmati tarif yang lebih murah, tetapi kekurangan pendapatan operator pada akhirnya dibayar menggunakan uang pajak.
"Selisih antara pendapatan dan biaya ditanggung pemerintah. Jadi, masyarakat bisa menghemat uang dengan menggunakan transportasi umum, tetapi kekurangannya tetap harus dibayar pemerintah. Artinya, uang pajak kita digunakan untuk membiayai perusahaan bus," jelas Ko.
Ia menyebut kebijakan tarif transportasi umum di Seoul relatif terjangkau bagi masyarakat.
Rata-rata pengeluaran warga untuk menggunakan transportasi umum, menurut Ko, sekitar US$100 atau sekitar Rp1,8 juta (asumsi kurs Rp18.270 per dolar AS) per bulan.