Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri menggelar Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada periode 13-19 November 2026. Dalam operasi itu, Polri telah memulangkan 84 korban.
"Pertama adalah pemulangan korban, yang mana jumlah korban yang berhasil dipulangkan sebanyak 84 orang, yang mana proses pemulangan dilaksanakan melalui koordinasi dengan instansi terkait dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan kondisi dari masing-masing korban," kata Dirtipid PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah dalam jumpa pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2026).
Dia mengatakan proses pemulangan korban itu dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Nurul memastikan aspek keamanan, keselamatan, serta kondisi tiap korban menjadi prioritas utama selama proses tersebut.
"Kami ingin memastikan bahwa negara hadir tidak hanya untuk menyelamatkan korban, tetapi juga untuk membantu mereka membangun kembali kehidupan yang lebih baik," ujar Nurul.
Selama sepekan operasi, kata Nurul, pihaknya menangani 207 laporan polisi dengan total 510 korban yang terdiri dari 448 korban dewasa dan 62 anak-anak. Adapun tersangka yang berhasil ditangkap sebanyak 238 orang.
"Dalam rangkaian pengungkapan tersebut, jajaran Polri telah mengamankan sebanyak 238 tersangka," ungkapnya.
Nurul menerangkan terhadap para korban yang telah ditemukan maupun dipulangkan, pihaknya menggandeng sejumlah instansi guna menyediakan penampungan dan pendampingan.
Koordinasi dilakukan bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk perlindungan saksi dan korban, serta Dinas Sosial terkait penampungan sementara dan rehabilitasi sosial.
Polri juga bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Sementara untuk fasilitasi perlindungan serta penanganan pekerja migran Indonesia (PMI), kepolisian berkoordinasi dengan BP2MI.
"Selanjutnya dilakukan asesmen untuk mengetahui kebutuhan korban setelah proses penyelamatan dan pemulangan, termasuk kebutuhan tempat tinggal, pemulihan psikologis, pendidikan bagi korban anak, serta peluang pekerjaan atau pemberdayaan ekonomi bagi korban dewasa," jelas Nurul.
Langkah reintegrasi sosial tersebut diharapkan mampu mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat sehingga para penyintas tidak kembali terjebak dalam praktik perekrutan maupun penempatan tenaga kerja ilegal.
"Dengan demikian program ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat dan mencegah korban untuk tidak terjebak kembali dalam praktik perekrutan maupun penempatan tenaga kerja ilegal," pungkas Nurul.