Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bakal menentukan susunan Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) untuk mantan Kapolri Jenderal yang juga tersangka penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir memastikan pihaknya bakal menggelar sidang etik terhadap jenderal bintang empat itu, karena masih berstatus anggota Polri aktif.
Isir menegaskan tidak ada perlakuan khusus bagi Listyo di kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
"Polri punya sistem, prosedur yang ada. Siapapun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa," ujarnya kepada wartawan, dikutip Rabu (11/11).
"Perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut," imbuhnya.
Lebih lanjut, Isir menjelaskan sidang etik terhadap ketiga tersangka lainnya belum bisa dilakukan lantaran masih ada pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri.
"Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya," tuturnya.
Kendati demikian, ia menjamin seluruh terduga pelanggar lainnya akan menjalani sidang etik termasuk mantan Kapolri dan mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Artinya, bagi terduga pelanggar yang lainnya pasti akan dilakukan sidang komisi kode etik, pasti itu," ujarnya.
Sebelumnya, mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie sonta telah menjalani sidang etik di kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden.
Dalam sidang pada Selasa (10/11) kemarin, dia diputuskan dijatuhi sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya tercela dan juga dipecat sebagai anggota Polri.
Perbuatan itu dilakukan Ahrie Sonta saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kabag Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri.
Ia disebut menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur.
Dalam kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Para tersangka merupakan eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Mereka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Selain Slamet, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.
Menurut temuan awal polisi, selain Prabowo, terdapat korban penyadapan lain dari Listyo dan anak buahnya. Seperti para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.
Sementara itu, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengategorikan tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar.
Tindakan tersebut bisa dikategorikan makar pun datang dari mulut sejumlah anggota DPR, serta menteri dan pejabat terkait lain seperti Kepala Bakom Pemerintah Syahganda Nainggolan, Kepala BIN M Herindra dan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra beberapa waktu lalu.