Nasional

Sidang Eks Jampidsus, Saksi Ngaku Bayar Don Ritto Rp 1,3 M buat Tangani Kasus

Sidang Eks Jampidsus, Saksi Ngaku Bayar Don Ritto Rp 1,3 M buat Tangani Kasus
Jakarta -

Direktur PT Karya Indah Alam Sejahtera (KIAS), Stefanus Natanael, mengaku perusahaannya menggunakan jasa kantor hukum Don Ritto Law Firm untuk melakukan pendampingan hukum dalam salah satu perkara di Kejagung RI. Ia membayar Rp 1,3 miliar sebagai jasa konsultasi.

Hal itu disampaikan Stefanus saat menjadi saksi kasus dugaan TPPU dengan terdakwa mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, Don Ritto, serta Nurman Herin di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (11/11/2026). Awalnya, jaksa menanyakan biaya Rp 1,3 miliar itu dari PT KIAS untuk proses apa saja.

"Saudara, tadi kan itu pembayaran Rp 1,3 M ya. Itu untuk dari penyidikan sampai pra-penuntutan, itu komponen apa saja? Pekerjaan di Rp 1,3 M itu untuk komponen apa saja?" tanya jaksa.

"Tidak ada detailnya, Bu. Hanya pendampingan selama kami diperiksa di tahap penyidikan," jawab Stefanus.

Ia lalu ditanyai terkait rincian nominal Rp 1,3 miliar tersebut. Stefanus pun menjelaskan uang tersebut dilakukan untuk konsultasi dan menyiapkan dokumen.

"Ya yang terlaksana kegiatan apa, Pak? Yang sudah terlaksana untuk nominal Rp 1,3 M tersebut?" tanya jaksa.

"Jadi, itu semacam kami konsultasi, kemudian kami menyiapkan dokumen," jawab saksi.

Jaksa lalu menanyai saksi terkait konsultasi hukum yang sempat dilakukan dengan pihak Don Ritto. Menurut Stefanus, pihaknya sempat berkonsultasi selama dua kali.

"Berapa kali konsultasi, Bapak?" tanya jaksa.

"Seingat saya dua kali ya, Bu," ujar Stefanus.

Kemudian jaksa mendalami tindak lanjut dari konsultasi yang telah dilakukan. Stefanus mengatakan dirinya kemudian menyiapkan dokumen kepada pihak Don Ritto Law Firm untuk diserahkan ke Kejagung.

"Dua kali konsultasi, kemudian?" tanya jaksa.

"Kemudian menyiapkan dokumen. Ketika dokumen diminta, beliau yang menyerahkan ke tim pidsus, begitu," jawab saksi.

"Beliau siapa, Pak?" tanya jaksa.

"Jadi Pak Rustandi dan...," jawab saksi.

"Pak Rustandi menyerahkan ke Pidsus. Itu termasuk komponennya, ya?" tanya jaksa.

"Ya, dan rekan," jawab saksi.

Rustandi merupakan advokat yang tergabung dalam Don Ritto Law Firm. Rustandi juga menjadi salah satu saksi dalam sidang ini.

Jaksa pun kembali bertanya apakah biaya Rp 1,3 miliar itu juga termasuk pihak Stefanus akan dijanjikan dipertemukan langsung dengan pejabat di Kejagung. Namun Stefanus mengaku tak dijanjikan hal itu.

"Saudara pernah tidak dijanjikan atau diarahkan untuk bertemu dengan pejabat Kejaksaan Agung?" tanya jaksa.

"Tidak pernah," jawab saksi.

Jaksa lantas menanyakan mekanisme pembayaran Rp 1,3 miliar tersebut. Stefanus pun menjelaskan bahwa pembayaran dilakukan secara transfer dan dibagi tiga termin.

"Rp 1,3 M tadi, Pak ya, itu Bapak memberikannya tunai atau transfer?" tanya jaksa.

"Transfer, Bu," jawab saksi.

"Transfer. Ke rekening siapa, Pak?" tanya jaksa.

"Dari rekening perusahaan kami ke rekening DR Law Firm," jawab saksi.

Ia lalu memerinci total pengiriman dari Rp 1,3 M tersebut. Pengiriman pertama dilakukan pada bulan April, kedua pada bulan Mei, dan ketiga pada Juni.

"14 April 2022 Rp 650 juta. Yang kedua, 18 Mei 2022 Rp 390 juta. Lalu 14 Juni 2022 Rp 260 juta," jawab saksi.

Jaksa selanjutnya menanyakan inisiasi pembayaran dibagi dalam tiga termin. Rupanya metode itu merupakan inisiasi dari PT KIAS. Jaksa juga menanyakan soal surat kuasa yang diterbitkan untuk PT KIAS dari Don Ritto Law Firm.

"Bapak masih ingat surat-surat kuasa khususnya waktu itu? Yang bertanda tangan siapa, Pak, di surat kuasa khusus?" tanya jaksa.

"Surat, surat kuasa khusus yang bertanda tangan salah satu direktur kami, PT KIAS," jawab saksi.

"Iya, kemudian siapa lagi, Pak? Direktur Bapak, Direktur PT KIAS ya Pak ya? Kemudian? Apakah ada bertanda tangan di situ Don Rito, Pak?" tanya jaksa.

"Yang bertanda tangan Pak Don Rito, Pak Eko Purwanto, Pak Rustandi, Pak Resa Jody Anta, sama Pak Arif Taufik Wijaya," jawab saksi.

Sebelumnya, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan total Rp 346.743.821.282 (Rp 346 miliar) dan USD 440.990 (sekitar Rp 7,9 miliar). Tindak pidana itu diduga dilakukan Febrie bersama tiga rekannya, yaitu Ferry Yanto Hongkiriwang dan dua terdakwa lain, yakni Don Ritto dan Nurman Herin.

Selain didakwa melakukan pencucian uang, jaksa juga mendakwa Febrie memeras pengusaha Tan Kian Rp 55 miliar agar tak dijadikan tersangka kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Jaksa mengatakan pemerasan ini dilakukan Febrie melalui Ferry Yanto Hongkiriwang.

Tonton juga video "Don Ritto Klaim Emas 74 Kg di Rumah Eks Jampidsus Febrie Bukan dari Korupsi"