Mabes Polri menyebut sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) untuk para tersangka kasus penyadapan ilegal kepada Presiden RI akan dilanjutkan pada pekan depan.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan sidang etik terhadap ketiga tersangka lainnya belum bisa dilakukan lantaran masih ada pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri.
"Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya," ujarnya kepada wartawan, dikutip Rabu (11/11).
Isir memastikan seluruh terduga pelanggar lainnya akan menjalani sidang etik termasuk mantan Kapolri dan mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Artinya, bagi terduga pelanggar yang lainnya pasti akan dilakukan sidang komisi kode etik, pasti itu," ujarnya.
Sebelumnya, mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie sonta telah menjalani sidang etik di kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden. Ia dijatuhi sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya tercela dan juga dipecat sebagai anggota Polri.
Perbuatan itu dilakukan Ahrie Sonta saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kabag Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri.
Ia disebut menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur.
Dalam kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Para tersangka merupakan eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Mereka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Selain Slamet, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.
Menurut temuan awal polisi, selain Prabowo, terdapat korban penyadapan lain dari Listyo dan anak buahnya. Seperti para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.
Sementara itu, Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengategorikan tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar. Tindakan tersebut bisa dikategorikan makar pun datang dari mulut anggota DPR dan menteri dan pejabat terkait lain seperti Kepala Bakom Pemerintah Syahganda Nainggolan, Kepala BIN M Herindra dan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra beberapa waktu lalu.