Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerbitkan tiga surat imbauan kepada instansi seiring meningkatknya ancaman serangan siber yang menyasar situs dan layanan pemerintah.
Surat tersebut dikirimkan ke kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup publik guna meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan siber tersebut.
Meski ancaman tersebut belum terverifikasi, tetapi sebagai langkah antisipasi, Komdigi meminta seluruh pengelola sistem elektronik untuk meningkatkan kewaspadaan, memperkuat pengamanan dan memastikan kesiapan penanganan insiden guna menjaga keberlangsungan layanan publik digital.
"Kita tidak boleh mengabaikan potensi risiko ancaman serangan tersebut. Karena itu, kami meminta seluruh instansi meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan, dan memastikan kesiapan penanganan apabila ditemukan indikasi serangan. Prioritas kita adalah menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan digital pemerintah," ujar Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Aries Kusdaryono, dikutip dari siaran pers, Rabu (11/11/2026).
Sebagai tindak lanjut dari _Security Advisory_ Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dikeluarkan 8 November lalu, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi telah menerbitkan tiga surat imbauan pada 9 November 2026.
Surat tersebut ditujukan kepada pengguna layanan Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) dan Government Cloud, pejabat nama domain kementerian/lembaga/pemerintah daerah, serta seluruh PSE lingkup publik.
Imbauan tersebut mencakup penguatan pengamanan sistem, peningkatan pemantauan aktivitas jaringan, pemeriksaan kerentanan, serta kesiapan koordinasi dan penanganan insiden keamanan siber.
Informasi dugaan ancaman serangan sebelumnya beredar lewat sosial media yang disebut sebagai bentuk penolakan penolakan terhadap penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).
Dalam Security Advisory-nya, BSSN melalui Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT) Indonesia menyatakan bahwa keaslian ancaman maupun kemampuan pelaku belum terverifikasi. Meski demikian, langkah antisipatif tetap diperlukan.
Ada sejumlah potensi ancaman yang perlu diwaspadai mulai dari serangan Distributed Denial of Service (DDoS) yang dapat mengganggu akses layanan, perubahan tampilan situs _(defacement),_ eksploitasi celah keamanan, pembajakan DNS, serta phishing dan penyebaran informasi palsu.
Komdigi meminta pengelola sistem elektronik segera memastikan kesiapan tim tanggap insiden, memperkuat autentikasi akun administrator, memperbarui perangkat lunak, meningkatkan perlindungan terhadap serangan DDoS, serta memastikan pencadangan data dan mekanisme pemulihan layanan berjalan dengan baik.
Selain instansi pemerintah, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penipuan digital yang memanfaatkan isu pajak digital. Masyarakat perlu berhati-hati terhadap email, pesan, dan tautan yang mengatasnamakan instansi pemerintah.
Komdigi menyarankan untuk jangan membuka tautan mencurigakan atau memberikan kata sandi, informasi pribadi, maupun data sensitif melalui kanal yang belum dipastikan keasliannya. Pastikan selalu mengakses layanan pemerintah melalui alamat situs resmi.
"Keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Kami meminta seluruh instansi mempertahankan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, sehingga infrastruktur digital pemerintah, data, dan layanan publik tetap terlindungi," tutup Aries.