YOGYAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, merespons wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang mencuat pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Haedar mengatakan, DPR RI memiliki ruang untuk mengagendakan berbagai langkah politik, termasuk membahas wacana pemakzulan Gibran. Namun, ia mengingatkan agar setiap keputusan yang diambil tetap berlandaskan konstitusi dan memiliki dasar hukum yang sah.
Haedar berkata, sistem politik Indonesia pascareformasi dibangun di atas prinsip demokrasi. Karena itu, setiap proses politik harus berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
Sistem politik Indonesia setelah reformasi, kata Haedar, berasas demokrasi. Maka menurut Haedar, junjung tinggi saja nilai-nilai demokrasi yang berbatas pada sistem politik yang berlaku.
Karena itu, jika DPR mau mengagendakan apa pun, Haedar tak mempermasalahkannya. "Silakan saja. Yang penting berbasis pada keabsahan dasar-dasar pengambilan keputusan, lalu kemaslahatan umum, sekaligus juga bisa menciptakan suasana dan kehidupan politik yang lebih kondusif," kata Haedar saat diwawancara di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Senin (9/11/2026).
Ia mengatakan, publik sebaiknya tidak terburu-buru menyimpulkan langkah yang akan diambil DPR. Sebab, hingga saat ini belum diketahui secara pasti bagaimana DPR akan membahas wacana tersebut setelah kembali menjalankan aktivitasnya usai masa reses.
"Kita tidak tahu DPR mau menyidangkan seperti apa. Nanti kita ikuti saja apa yang akan dibahas oleh DPR. Jangan mendahului apa yang dilakukan oleh DPR," ujarnya.