Sosok TK dan Perintah Khusus dari Ahrie Sonta di Kasus Penyadapan Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Sosok TK muncul di tengah penyidikan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Namanya disebut-sebut oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto saat rapat kerja khusus bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).

Dalam kasus ini, Eks Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam perkembagannya, hal ini tidak hanya menyangkut penyadapan telepon. Penyidik Bareskrim Polri juga tengah mendalami peran tersangka Irjen Ahrie Sonta yang diduga memerintahkan seseorang berinisial TK melakukan pengawasan atau surveillance.

Irjen Ahrie Sonta diketahui menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon) Polri pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.

Menurut Suyudi, Irjen Ahrie Sonta diduga menerima perintah penyadapan dari Jenderal LSP, kemudian meneruskannya kepada operator tanpa permohonan resmi penyidik.

Selain melaporkan hasil penyadapan kepada LSP, Irjen Ahrie Sonta memberikan tugas pengawasan kepada TK.

“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” kata Suyudi.

Meski demikian, Suyudi belum mendalami siapa yang menjadi sasaran kegiatan surveillance tersebut maupun bentuk pengawasan yang diduga diperintahkan Irjen Ahrie Sonta.

Dalam perkara ini, penyidik juga menemukan dugaan penggunaan jalur internal yang disebut jalur atensi untuk menjalankan penyadapan tanpa prosedur resmi.

Perintah diduga disampaikan secara lisan maupun melalui WhatsApp, kemudian nomor telepon sasaran dimasukkan ke sistem LIMS tanpa verifikasi keterkaitannya dengan perkara pidana.

“Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS,” ungkap Suyudi.

Selain dugaan penyadapan dan perintah pengawasan, AS juga diduga memerintahkan penghapusan rekaman suara serta catatan aktivitas penyadapan.

Ia disebut memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan.

“Selanjutnya, pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan, serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenlinkX/PLX,” jelasnya.

Perintah tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor hingga perkara itu dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.

Laporan kemudian ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan.

Dalam pengembangan penyidikan, AS ditetapkan sebagai tersangka pada 1 November 2026. Sehari kemudian, penyidik melakukan penahanan terhadapnya.

Selain Irjen Ahrie Sonta, polisi menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Jenderal LSP, SU, dan EH.

Bareskrim juga telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli serta menyita sejumlah perangkat elektronik dan dokumen penyadapan.