JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyinggung praktik mafia beras sebagai salah satu penyebab kenaikan harga beras di tengah melimpahnya pasokan nasional. Pemerintah mencatat stok beras mencapai 4,5 juta ton, tetapi harga komoditas pangan tersebut masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET) di sejumlah wilayah.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan pada Rabu (11/11/2026), harga rata-rata nasional beras premium mencapai Rp 15.713 per kilogram (kg), sedangkan beras medium Rp 14.023 per kg. Saat ditanya mengenai harga beras yang masih meningkat meski pasokan surplus, Amran menyebut praktik mafia beras menjadi salah satu penyebabnya.
“Salah satunya mafia beras dan harus ditangkap,” kata Mentan seusai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Amran menjelaskan, pemerintah menemukan sejumlah praktik penyimpangan dalam perdagangan beras. Salah satunya berkaitan dengan beras fortifikasi yang dijual dengan harga jauh lebih tinggi dari harga semestinya.
Ia juga menyoroti praktik pengoplosan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Beras yang seharusnya dijual kepada masyarakat dengan harga terjangkau justru dibongkar dan dipasarkan kembali sebagai beras premium.
“Fortifikasi, harganya harusnya 13 ribu dia jual 50 ribu. Kemudian oplos, beras SPHP dibongkar kemudian dia jual jadi premium. Sudah ditangkap 13 tersangka,” ujar Amran.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian mengungkapkan sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam delapan kasus pelanggaran perberasan yang melibatkan 15 merek. Temuan tersebut mencakup dugaan pengoplosan, manipulasi mutu, hingga berbagai penyimpangan perdagangan beras.
Pemerintah juga menemukan sejumlah modus penyalahgunaan beras SPHP. Pelaku diduga membawa beras ke penggilingan untuk diproses ulang, mengganti kemasan dengan karung berbeda, hingga membongkar muatan di lokasi tersembunyi untuk mengubah identitas produk.
Amran menegaskan pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi pelaku usaha yang mempermainkan harga dan kualitas beras. Menurutnya, pengawasan diperlukan untuk melindungi konsumen sekaligus menjaga kepentingan petani.
“Beras ini disubsidi pemerintah. Ada HET untuk menjaga konsumen dan HPP untuk menjaga petani. Dua-duanya kita jaga. Jangan ada yang mengambil keuntungan semena-mena. Pasti kami kejar dan kami tindak,” kata tokoh asal Sulawesi Selatan tersebut.
Di tengah penindakan tersebut, harga beras di tingkat konsumen masih relatif tinggi. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia pada Rabu (11/11/2026) menunjukkan harga rata-rata beras kualitas super I di pasar tradisional nasional mencapai Rp 18.050 per kg dan super II Rp 17.500 per kg.
Harga beras kualitas medium I tercatat Rp 16.750 per kg dan medium II Rp 16.550 per kg. Untuk beras kualitas bawah I, harga mencapai Rp 15.000 per kg, sedangkan kualitas bawah II Rp 14.800 per kg.
Mengacu pada Surat Edaran Badan Pangan Nasional Nomor 456 Tahun 2026, HET beras premium ditetapkan sebesar Rp 14.900 per kg di zona 1, Rp 15.400 per kg di zona 2, dan Rp 15.800 per kg di zona 3. Adapun HET beras medium masing-masing sebesar Rp 13.500, Rp 14.000, dan Rp 15.500 per kg.
Untuk beras SPHP, pemerintah menetapkan HET sebesar Rp 12.500 per kg di zona 1, Rp 13.100 per kg di zona 2, serta Rp 13.500 per kg di zona 3. Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa rata-rata nasional SP2KP untuk beras premium dan medium masih melampaui HET di zona 1 dan zona 2, meskipun berada di bawah batas harga zona 3.
Untuk memperketat pengawasan, Kementerian Pertanian juga menerima 340 laporan masyarakat melalui kanal Lapor Pak Amran dalam kurun waktu sekitar dua pekan. Pengaduan tersebut mencakup dugaan penyimpangan beras, pupuk, alat dan mesin pertanian, hingga pelaksanaan program cetak sawah.
Amran memastikan seluruh laporan akan dikaji dan diverifikasi sebelum diteruskan kepada aparat penegak hukum. Pemerintah juga membuka kemungkinan pengungkapan kasus baru, meski belum menyampaikan perinciannya kepada publik.
“Doakan, jangan dulu saya sampaikan,” ujar Mentan saat ditanya mengenai perkembangan terbaru penanganan tersangka kasus beras.
Dari sisi pasokan, Amran memastikan ketersediaan beras nasional masih aman menjelang Natal dan Tahun Baru 2026/2027. Dengan stok mencapai 4,5 juta ton pada November, pemerintah memperkirakan persediaan beras pada akhir 2026 berpotensi menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tantangan pemerintah tidak hanya menjaga ketersediaan beras, tetapi juga memastikan distribusi dan perdagangan berjalan sesuai ketentuan. Penindakan terhadap penyimpangan tata niaga menjadi bagian dari upaya menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat.