Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp551,8 triliun hingga Oktober 2026 atau 120 persen dari target APBN 2026, dengan pertumbuhan sebesar 37 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat, mengatakan capaian tersebut turut ditopang oleh sejumlah penerimaan yang bersifat one-off, terutama dari penertiban kawasan hutan yang hingga saat ini telah menyumbang lebih dari Rp55 triliun.
Selain itu, imbuh Suahasil, terdapat pula kontribusi dari sejumlah komponen penerimaan lainnya.
Dari sisi pendapatan sumber daya alam (SDA), realisasi hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp256,1 triliun atau tumbuh 23,3 persen. Peningkatan tersebut antara lain didorong oleh kenaikan harga komoditas.
"Harganya tinggi makanya PNBP-nya juga meningkat," kata dia.
Secara rinci, pendapatan SDA terdiri atas penerimaan dari sektor minyak dan gas (migas) sebesar Rp105,1 triliun serta sektor nonmigas sebesar Rp150,9 triliun.
Sementara itu, pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan (KND) mencapai Rp58 triliun.
Penerimaan tersebut berasal dari surplus Bank Indonesia (BI) serta dividen dari special mission vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan.
Adapun PNBP yang berasal dari kementerian/lembaga (K/L) telah mencapai Rp130 triliun. Realisasi tersebut sudah melampaui proyeksi dalam laporan semester (lapsem), meskipun masih terdapat tambahan penerimaan sebesar Rp6,1 triliun yang perlu diupayakan.
Di sisi lain, pendapatan badan layanan umum (BLU) telah terealisasi sebesar Rp107,7 triliun.
Secara keseluruhan, total pendapatan negara hingga Oktober 2026 tercatat sebesar Rp2.618 triliun atau 83 persen dari APBN.
Penerimaan perpajakan tumbuh 20,8 persen (yoy) mencapai Rp2.064 triliun, terdiri atas penerimaan pajak Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen APBN serta kepabeanan dan cukai Rp267,2 triliun atau 79,5 persen APBN.
Di sisi lain, belanja negara mencapai Rp2.997,2 triliun, tumbuh 15,6 persen (yoy) atau 78 persen dari APBN.
Belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.343,6 triliun, terdiri atas belanja kementerian/lembaga Rp1.239,1 triliun dan belanja nonkementerian/lembaga Rp1.104,5 triliun.
Sedangkan, transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp653,6 triliun.
Hingga akhir Oktober 2026, APBN mencatatkan defisit sebesar 1,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau Rp379,3 triliun.
Adapun keseimbangan primer mengalami surplus Rp114,8 triliun dari desain yang ditetapkan defisit sebesar Rp89,7 triliun.