Penggugat surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA luar negeri Wapres Gibran Rakabuming Raka, Subhan Palal, bersyukur Gibran mundur. Subhan merasa terbebas dari pemimpin yang tak memenuhi syarat.
"Alhamdulillah kita terbebas dari pemimpin yang tidak memenuhi syarat undang-undang. Gitu. Nah, berikutnya, ya kekosongan apa, wapres harus segera diisi. Gitu. Itu aja. Nggak ada apa, karena gini, perjuangan saya dari awal itu memang agar kita terbebas dari pemimpin yang tidak memenuhi syarat undang-undang," kata Subhan Palal di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Subhan mengaku lega dengan pengunduran diri Gibran. Dia berharap Presiden Prabowo Subianto memperhatikan syarat pendidikan untuk Wapres baru.
"Untuk sementara lega, tapi ada pekerjaan berikutnya. Yaitu pengisian kekosongan Wapres. Saya berharap Pak Prabowo memperhatikan syarat calon, terutama pendidikannya layak, terus ya yang sudah apa, ada titik temu kepada presiden, sehingga nggak ada perlawanan, nggak ada nggak ada apa, selalu ikutlah pokoknya, cocoklah sama Pak Prabowo. Nah, terutama yang nasionalis-agamis. Itu yang adem nanti ke depannya, mudah-mudahan gitu," tuturnya.
Putusan MA
Seperti diketahui, MA mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri Gibran. MA menyatakan surat keterangan itu tidak sah dan batal demi hukum.
"Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya," demikian putusan nomor 742 K/TUN/2026 seperti dikutip dari situs resmi MA, Jumat (30/10).
Kasasi ini diajukan oleh Subhan terkait gugatannya di PTUN Jakarta dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT. Tergugat dalam perkara ini ialah Kemendikdasmen. Berikut ini gugatannya di PTUN Jakarta:
1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
3. Memerintahkan agar Surat Keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
Gugatan Subhan itu awalnya tidak diterima oleh PTUN Jakarta. Dia kemudian mengajukan banding, tapi PT TUN menguatkan putusan PTUN Jakarta. Setelah itu, dia mengajukan kasasi yang hasilnya ialah gugatan dikabulkan.
Sebagai informasi, Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 itu adalah surat penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri milik Gibran yang digunakan untuk mendaftar sebagai cawapres pada 2024. Dalam putusan MK, hakim MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA dari luar negeri Gibran yang dijadikan dasar penerbitan surat penyetaraan itu.