Nasional

Subsidi BBM dan LPG Perlu Ditata Ulang, Ekonom Soroti Beban APBN

Subsidi BBM dan LPG Perlu Ditata Ulang, Ekonom Soroti Beban APBN

JAKARTA -- Keputusan pemerintah menjaga harga Pertalite, Solar, dan LPG 3 kg hingga 31 Desember 2026 menjadi upaya untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah krisis Selat Hormuz. Namun, kebijakan tersebut menyisakan persoalan mengenai bagaimana pemerintah mengelola kenaikan harga energi.

Ketika harga keekonomian bensin telah melampaui Rp 20.000 per liter, sementara harga jual BBM bersubsidi tetap dipertahankan, selisih biaya tersebut tidak hilang begitu saja. Bebannya berpindah ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), neraca keuangan Pertamina, serta konsumen yang tidak menerima subsidi.

Peneliti Senior Ekonomi Tenggara Strategics, Intan Salsabila Firman, memandang situasi ini menunjukkan penataan subsidi energi yang tepat sasaran dan transparan semakin mendesak menjelang 2027. Apalagi, sejak penutupan Selat Hormuz pada akhir Februari 2026, harga minyak mentah Indonesia (ICP) melonjak jauh di atas asumsi APBN. Kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap biaya pengadaan energi Indonesia.

"Menjaga harga energi tetap terjangkau merupakan langkah penting untuk melindungi daya beli masyarakat. Namun, kebijakan ini perlu diimbangi dengan penataan subsidi yang lebih tepat sasaran," kata Intan pada Kamis (19/11/2026).

Sebagian besar kebutuhan BBM dan LPG masih bergantung pada impor yang pembayarannya menggunakan dolar AS. Akibatnya, kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan rupiah secara bersamaan meningkatkan biaya pengadaan energi. Intan menilai, upaya mempertahankan keterjangkauan harga energi perlu diimbangi dengan perbaikan mekanisme subsidi.

"Tanpa perbaikan mekanisme penyaluran, kenaikan harga energi global akan terus memperbesar beban APBN dan berisiko mengurangi ruang fiskal pemerintah untuk membiayai kebutuhan pembangunan lainnya,” ujar Intan.

Intan menyebut pengalaman Malaysia dapat menjadi salah satu referensi untuk memperbaiki tata kelola subsidi energi. Malaysia menerapkan mekanisme subsidi yang melekat pada penerima. Harga bersubsidi hanya diberikan kepada warga yang telah terverifikasi melalui kartu identitas dan memperoleh kuota bulanan.

Intan mengamati, Indonesia telah menyiapkan sejumlah langkah menuju penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Pemerintah tengah mengkaji pembatasan pembelian Pertalite bagi rumah tangga berpendapatan tertinggi serta pengaturan pembelian LPG 3 kg berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Tapi, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada kepastian jadwal, mekanisme pelaksanaan, dan kesiapan sistem pendataan," ujar Intan.

Selain memperbaiki penargetan, Intan mendorong pemerintah meningkatkan transparansi pengelolaan subsidi dan kompensasi energi. Selama ini, informasi mengenai harga keekonomian masih banyak bergantung pada pernyataan pejabat dengan angka yang berbeda antarsumber.

"Apabila pemerintah memutuskan menahan harga BBM nonsubsidi demi menjaga stabilitas ekonomi, mekanisme dan sumber pendanaan untuk menutup selisih biaya tersebut juga perlu ditetapkan secara jelas," ujar Intan.

Intan juga memandang jaminan harga energi hingga akhir 2026 menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk menuntaskan reformasi subsidi sebelum tahun anggaran 2027. Intan meyakini penguatan cadangan energi, pengurangan ketergantungan impor, serta penataan subsidi yang tepat sasaran dan transparan akan membantu Indonesia menjaga keterjangkauan energi tanpa terus mengorbankan ruang fiskal ketika menghadapi gejolak global.

sumber : Antara