Madura Raya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur mempercepat realisasi bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Pada Tahun Anggaran 2026, Kabupaten Sumenep menerima bantuan perbaikan 1.152 rumah.
"Dari jumlah ini, hingga 13 November ini baru 10 unit rumah yang dikerjakan," kata Asisten Koordinator Kabupaten (Korkab) Program Bedah Rumah Kabupaten Sumenep Ice Yustika Dewi di Sumenep, Sabtu.
Ia menjelaskan lambatnya realisasi bantuan itu, karena penerima manfaat belum menyelesaikan Pemilihan Toko Terbuka (PTT) dan Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB).
"Sebab, sesuai dengan ketentuan penerima manfaat harus memilih toko material bangunan, dan rencana pemanfaatan bantuan," katanya.
Di Sumenep, kata dia, kebanyakan penerima manfaat kesulitan dalam mengajukan rincian kebutuhan bangunan, sehingga realisasi pembangunan tidak segera dilaksanakan.
Menurut dia, bantuan perbaikan rumah oleh Kementerian PKP ini bukan dalam bentuk uang, akan tetapi berupa bahan material bangunan, seperti kayu, semen, dan bata.
"Yang berupa uang hanya ongkos tukang," katanya.
Terkait dengan persoalan ini, pemkab melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Kabupaten Sumenep telah membentuk tim khusus, guna membantu warga penerima bantuan membuat usulan kebutuhan.
"Targetnya, maksimal pekan ketiga ini, semua penerima bantuan sudah bisa merealisasikan perbaikan rumah tinggal mereka," katanya.
Nilai total bantuan perbaikan rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) itu Rp20 juta per unit dengan perincian, Rp17,5 juta berupa bahan bangunan, sedangkan Rp2,5 juta sisanya untuk ongkos tukang.