Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Badan Komunikasi Pemerintah) RI Syahganda Nainggolan mengatakan pemerintah menghormati hak legislatif memproses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Ini kita lagi mempelajari karena kita masih menghormati hak-hak legislatif untuk memproses gitu, kita lihat 1-2 hari ini bagaimana tanggapan Bapak Presiden," kata Syahganda kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.
Dia menyebut HMP sendiri sebagai bagian dari proses pemakzulan merupakan hak legislatif untuk menyatakan pendapat atas dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat.
Jika usul HMP diterima dalam rapat paripurna yang dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPR, parlemen selanjutnya membentuk panitia khusus yang terdiri atas semua unsur fraksi.
Pansus tersebut bekerja paling lama 60 hari sejak pembentukan. Laporan pelaksanaan tugas pansus disampaikan dalam rapat paripurna.
Jika rapat paripurna memutuskan menerima laporan pansus yang menyatakan wakil presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat, DPR menyampaikan keputusan tentang HMP ke MK.
Apabila MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Akan tetapi, apabila MK memutuskan pendapat DPR tidak terbukti, usul pemberhentian wakil presiden tidak dapat dilanjutkan
Dalam kesempatan itu dia juga menekankan sudah tidak ada lagi peluang bagi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming untuk menempuh proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait status surat keterangan ijazahnya yang dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
"Itu kan sudah dibantah oleh Pak Yusril. Bahwa, tidak ada lagi harapan di PTUN karena itu sudah dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jadi enggak usah mengulang lagi," ujar Syahganda.
Dia merujuk kepada pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap polemik ijazah Wapres Gibran bersifat final dan mengikat.
Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11), Yusril menyebut tidak ada langkah hukum lanjutan setelah MA memutuskan mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan surat keterangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang digunakan untuk penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
MA juga memerintahkan Kemendikbud, yang kini menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, mencabut surat keterangan tersebut.