JAKARTA – Penguatan tata kelola dan transparansi menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai, keberlanjutan reformasi pasar modal perlu disertai target yang terukur, terutama menjelang keputusan final MSCI atas klasifikasi pasar Indonesia pada Juni 2027.
Menurut Nafan, sejumlah langkah yang telah ditempuh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan arah pembenahan struktural pasar modal. Langkah tersebut mencakup peningkatan keterbukaan informasi kepemilikan saham, rencana kenaikan minimum free float menjadi 15 persen, penyempurnaan metodologi High Shareholding Concentration (HSC), serta penguatan pengawasan dan penegakan aturan.
“Investor global tidak hanya melihat jumlah regulasi yang diterbitkan, tetapi juga konsistensi implementasi dan efektivitas pengawasannya,” kata Nafan di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Ia menilai, penguatan pelaksanaan kebijakan perlu menjadi perhatian dalam agenda reformasi pasar modal. OJK sebelumnya menyampaikan bahwa 16 dari 18 indikator MSCI telah dipenuhi, sementara dua indikator lainnya berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberian sanksi.
Menurut Nafan, penguatan kedua aspek tersebut dapat dilakukan melalui investigasi yang terstruktur terhadap dugaan manipulasi harga, transaksi semu, dan insider trading. Standar pemberian sanksi juga perlu disusun secara jelas dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran, dampak kerugian, dan pihak yang terlibat.
Koordinasi antara OJK, BEI, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta aparat penegak hukum juga dinilai penting untuk memastikan penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan, termasuk apabila ditemukan indikasi tindak pidana.
Nafan menilai, agenda reformasi perlu dilengkapi jadwal dan indikator pencapaian yang jelas. Periode tiga hingga enam bulan ke depan dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan perkembangan pembenahan, sehingga pada kuartal I dan II 2027 investor global dapat melihat kemajuan dalam penanganan kasus, penerapan sanksi, dan kualitas pengawasan pasar.
Menurut Nafan, perkembangan penanganan kasus dugaan pelanggaran pasar dan penerapan sanksi menjadi salah satu aspek yang dicermati investor. Sanksi administratif yang telah dijatuhkan dapat menjadi bagian dari proses penguatan pengawasan. Efektivitasnya juga perlu dilihat dari konsistensi penerapan aturan dan dampaknya terhadap kepatuhan pelaku pasar.
Untuk mendukung transparansi, ia mengusulkan publikasi laporan penegakan aturan secara berkala, baik bulanan maupun kuartalan. Laporan tersebut dapat memuat jumlah kasus yang ditangani dan diselesaikan, jenis pelanggaran, dasar hukum pemberian sanksi, nilai denda, serta status pembayarannya.
Sementara itu, perkara yang tidak dilanjutkan ke ranah pidana dapat disertai penjelasan berdasarkan parameter hukum yang objektif. Langkah tersebut dinilai dapat membantu memberikan pemahaman kepada publik mengenai proses penanganan perkara.
Nafan merumuskan tiga kelompok target untuk mengukur perkembangan reformasi pasar modal. Pertama, peningkatan transparansi dan likuiditas pasar melalui validitas data free float, identifikasi pemilik manfaat akhir (beneficial ownership), jumlah emiten yang memenuhi ketentuan free float, serta perkembangan likuiditas perdagangan.
Kedua, penguatan efektivitas pengawasan dan penegakan aturan. Indikatornya mencakup jumlah investigasi, perkara yang diselesaikan, sanksi yang dijatuhkan, hingga tindak lanjut atas dugaan pelanggaran yang memiliki indikasi pidana.
Ketiga, perkembangan kepercayaan investor domestik dan asing. Hal tersebut dapat diamati melalui arus dana investor asing (net foreign flow), stabilitas likuiditas, partisipasi investor institusi, serta kualitas pembentukan harga (price discovery).
Perkembangan ketiga kelompok indikator tersebut dapat disampaikan secara berkala melalui komunikasi publik yang konsisten antara OJK, BEI, dan pemerintah. Penyampaian informasi yang selaras diharapkan membantu investor memahami arah dan kemajuan reformasi pasar modal.
Dalam jangka pendek, Nafan juga menilai penguatan pengawasan transaksi secara waktu nyata (real time) melalui teknologi surveillance perlu terus dikembangkan. Transparansi informasi pasar, penerapan sanksi secara proporsional, serta komunikasi dengan investor institusi global dan penyedia indeks internasional juga menjadi bagian dari agenda pembenahan.
“Kepercayaan investor tidak bisa dipulihkan hanya melalui intervensi untuk menjaga pergerakan IHSG dalam jangka pendek. Kepercayaan tersebut harus dibangun melalui integritas pasar, kualitas tata kelola, transparansi, dan kepastian hukum,” ujar Nafan.