Telusuri Biaya Kampanye Anom Widiyantoro, KPK Periksa Plt Bupati Pemalang

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi () memeriksa Pelaksana Tugas (Plt) , Nurkhole, dalam perkara dugaan pemerasan dengan tersangka Bupati Pemalang nonaktif, . Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (10/11/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, pemeriksaan tersebut dilakukan penyidik untuk mendalami biaya politik atau modal yang dibutuhkan Anom Widiyantoro saat berkampanye sebelum menjabat sebagai Bupati Pemalang.

"Dalam lanjutan perkara Pemalang, Plt Bupati didalami pengetahuannya berkaitan dengan modal politik yang dibutuhkan oleh bupati saat itu," terang Budi di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (11/11/2026).

"Sehingga ini juga mengonfirmasi dari saksi-saksi sebelumnya terkait dengan kebutuhan biaya kampanye oleh Bupati, yang kemudian ada kaitannya soal dugaan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati," sambungnya.

Nurkhole bukan satu-satunya pihak yang diperiksa tim penyidik. Dia dipanggil bersama empat saksi lainnya, yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo Suranto, dua pihak swasta bernama Dias Pamungkas dan Dias Adi Dharma, serta Bupati Sorong Selatan Petronela Krenak.

Budi menjelaskan, pemeriksaan terhadap para saksi tersebut dilakukan karena penyidik menduga praktik pemerasan serupa juga terjadi di wilayah lain. Praktik tersebut diduga dilakukan oleh salah satu tersangka, yakni Lilik Budi Suprianto (LBS).

"Tentunya semuanya didalami berkaitan dengan adanya dugaan praktik-praktik serupa yang dilakukan oleh tersangka Saudara LBS ini, apakah hanya dilakukan di Pemalang, atau kemudian juga merembet ke daerah-daerah lain," terang Budi.

"Sehingga keterangan dari para pihak tersebut tentunya akan sangat membantu penyidik untuk kemudian mengungkap dugaan praktik pemerasan ini secara menyeluruh, yang dilakukan oleh Saudara LBS," sambungnya.

Kasus yang menjerat Bupati Pemalang Anom Widiyantoro bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 28 Juli 2026. Operasi tersebut menjadi OTT ke-18 yang dilakukan lembaga antirasuah sepanjang 2026.

Sebanyak 21 orang diamankan dalam operasi tersebut, termasuk Anom. Dua hari kemudian, pada 30 Juli 2026, KPK mengumumkan hasil OTT dan mengungkap adanya dua klaster perkara.

Klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Anom terhadap jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang dan pihak swasta. Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan Anom serta orang kepercayaannya, Mohamad Haris alias Gus Haris, sebagai tersangka.

Sementara itu, klaster kedua menyangkut dugaan pemerasan yang dilakukan seorang polisi bersama ayahnya terhadap Anom. Dalam perkara ini, KPK menetapkan Setya Budi Dias, polisi yang sedang bertugas di KPK, dan ayahnya, Lilik Budi Suprianto, sebagai tersangka.