Jakarta (ANTARA) - Koordinator Panitia Ad Hoc MPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengatakan timnya mulai menggelar rapat untuk membahas rancangan Ketetapan (TAP) MPR pengangkatan Wakil Presiden (Wapres) hingga mekanisme pemilihan sekaligus pelantikan.
Di kompleks parlemen Jakarta, Kamis, Bambang menyampaikan rapat perdana tersebut baru bersifat diskusi dan sempat terdapat perdebatan. Menurut dia, Panitia Ad Hoc diketuai oleh Benny K Harman, Wakil Ketua yakni Agun Gunandjar, dan Sekretaris yakni Abidin Fikri.
"Rapat dari waktu ke waktu, jadi itu maraton. Harus selesai semua," kata Bambang Pacul.
Menurut dia, salah satu pembahasan yang muncul dalam rapat perdana tersebut adalah opsi-opsi surat suara maupun pemungutan suara, baik dengan mencoblos, mencontreng, atau cap jempol. Semua hal itu, kata dia, akan dirumuskan dalam rapat-rapat berikutnya.
Dia menyampaikan hasil persiapan Panitia Ad Hoc itu harus selesai maksimal sehari sebelum Sidang Paripurna MPR RI yang akan digelar pada 9 Desember 2026.
Di samping itu, dia memastikan semua hal yang akan dirumuskan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Menurut dia, para anggota MPR RI yang turut dalam diskusi itu juga membawa dalil masing-masing berdasarkan konstitusi.
"Karena peristiwa itu adalah peristiwa langka, perlu juga memperlakukan pembaruan-pembaruan di dalam pasal-pasal, konstitusi," katanya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengungkapkan Sidang Paripurna MPR RI untuk memilih dan menetapkan wakil presiden yang saat ini mengalami kekosongan, diundur menjadi 9 Desember 2026. Agenda sidang itu sebelumnya ditetapkan pada 2 Desember 2026.
Muzani mengatakan pengunduran jadwal itu dilakukan setelah lembaganya menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, Presiden Prabowo memiliki jadwal padat, serta memerlukan waktu untuk berbicara dengan partai-partai politik pengusung untuk memilih dua nama calon wakil presiden (wapres).