Menteri Dalam Negeri () mendorong pemerintah daerah membangun mal pelayanan publik agar mampu menghindari praktik pungutan liar () dalam pengurusan layanan publik.
Menurut dia, saat ini sudah ada lebih dari 300 mal pelayanan publik yang menerapkan one roof system atau sistem satu atap. Jadi, seluruh layanan publik dapat diurus dalam satu gedung.
"Saya sudah mendorong dibuat mal layanan publik supaya enggak ada pungli. Lebih dari 300 lebih mall layanan publik kita bangun one roof system yang semuanya serba terbuka," ujar Tito dalam acara Forum Akselerasi Ekonomi Daerah Regional Nusa Tenggara & Maluku di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (20/11).
Tito mengatakan keberadaan mal pelayanan publik dapat memudahkan pengusaha yang ingin berinvestasi di daerah tersebut karena urusan perizinan dapat dilakukan di satu lokasi.
Bila pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan pelayanan kepada pengusaha, mereka akan lebih nyaman berinvestasi di situ.
"Pengusaha nasional juga banyak yang punya uang, pengusaha daerah juga banyak punya uang, bahkan di kabupaten juga banyak uang. Persoalannya adalah bagaimana agar memberikan ekosistem yang membuat para investor ini nyaman untuk berinvestasi ke daerah," ujar Tito.
Ia pun mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah yang telah membangun mal pelayanan publik seperti Kabupaten Klungkung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, Kota Sumedang, Kota Semarang, dan Kota Surabaya.
Keberadaan mal pelayanan publik yang dibangun di berbagai daerah itu disebut berhasil mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan layanan publik.
Adapun Acara Forum Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Regional Maluku dan Nusa Tenggara ini mendorong pengembangan ekonomi kawasan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan.
Pertumbuhan dalam hal ini juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Wilayah Maluku dan Nusa Tenggara diketahui memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan, hingga pariwisata. Namun, optimalisasi potensi tersebut perlu diikuti pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan agar manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya sebelumnya mengatakan forum ini menjadi ruang pertukaran gagasan dan praktik baik antardaerah untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pembangunan.
Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk mendorong hilirisasi berkelanjutan, memperkuat daya saing ekonomi, serta memastikan pertumbuhan Maluku dan Nusa Tenggara.