SLEMAN -- Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali meminta aparat penegak hukum untuk menghormati kebebasan berpendapat dan kebebasan akademik dalam menangani aksi unjuk rasa. UGM mengecam segala bentuk tindakan represif, kekerasan, dan intimidasi terhadap massa aksi, termasuk mahasiswa dan sivitas akademika.
Sikap tersebut disampaikan Rektor UGM, Prof Ova Emilia, menyikapi penanganan aksi unjuk rasa di pusat Kota Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026) malam hingga Rabu (11/11/2026) dini hari yang berlangsung ricuh dan meluas di kawasan Bundaran UGM.
UGM menilai tindakan represif terhadap massa aksi merupakan persoalan serius karena tidak hanya menyangkut keselamatan mahasiswa, tetapi juga kebebasan berpendapat dan perlindungan ruang sipil dalam kehidupan demokrasi.
Pengamanan yang dilakukan tidak boleh sampai melanggar Hak Asasi Manusia. Ova mengingatkan, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Hak tersebut tidak boleh dibatasi melalui tekanan, ancaman, intimidasi, maupun tindakan kekerasan.
"Kritik bukan ancaman bagi demokrasi. Justru kemampuan untuk mendengarkan dan merespons kritik merupakan bagian penting dari demokrasi itu sendiri," kata Ova dalam pernyataannya, Kamis (12/11/2026).
Ia mengatakan, UGM berdiri bersama prinsip kebebasan berpendapat serta hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara konstruktif dan damai. Menurut Ova, kampus harus tetap menjadi ruang aman bagi seluruh sivitas akademika.
Tidak boleh ada intimidasi maupun kekerasan yang menghalangi mahasiswa dan dosen untuk berpikir kritis, berdiskusi, serta menyampaikan pendapat.
"Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh tidak sepakat dengan suatu kritik atau aspirasi, namun perbedaan pendapat tidak boleh disertai dengan kekerasan," ujarnya.
Ova juga menekankan agar negara dan aparat yang menjalankan kewenangan pengamanan memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negara dan menghormati martabat manusia. Setiap tindakan pengamanan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
"Kami tidak ingin situasi di mana menyuarakan kritik akan membuat hilangnya rasa aman atau harus menghadapi tindakan-tindakan represif," tegasnya.
Sebelumnya, UGM juga menyampaikan pembelaan terhadap mahasiswa yang mengikuti aksi unjuk rasa di pusat Kota Yogyakarta pada 10 November 2026. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof. Wening Udasmoro, menilai penyampaian kritik dan protes oleh mahasiswa merupakan bagian penting dari proses demokrasi.
Wening bahkan menyebut negara semestinya berterima kasih atas kritik yang disampaikan mahasiswa sebagai bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan.
"Proses mahasiswa melakukan bentuk-bentuk kritik protes itu sebetulnya seharusnya negara berterima kasih, karena masih ada yang memberikan masukan. Justru ketika masukan tidak ada, dan semuanya mengatakan 'oke', itu harusnya hati-hati," kata Wening, Rabu (11/11/2026).
Menurut Wening, kritik dari mahasiswa maupun kalangan akademisi merupakan masukan yang seharusnya diapresiasi, bukan justru direspons dengan tindakan represif.
"(Pengamanan) berlebihan itu bukan hanya tadi malam. Dari berbagai seri itu menurut saya sudah berlebihan gitu ya. Aksi-aksinya ada, tapi kemudian berakhirnya ricuh misalnya. Tidak hanya di UGM, di berbagai wilayah juga kan, di Jakarta dan lain sebagainya gitu ya. Aparat secara keseluruhan gitu ya. Jadi kayak ada fobia terhadap satu protes gitu ya. Padahal protes ini kan tujuannya adalah untuk memberikan masukan kepada negara yang dalam kondisi saat ini sangat sulit," ujarnya.