Upah Minimum Provinsi () dan Upah Minimum Kabupaten/Kota () Jawa Timur 2027 diproyeksi naik 6 hingga 9 persen. Namun, hal itu memicu gelombang penolakan dari kalangan buruh.
Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur Sugeng Lestari menegaskan proses perumusan UMP maupun Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) itu mengikuti koridor hukum yang berlaku.
Penghitungan proyeksi kenaikan upah minimum sebesar 6 sampai 9 persen tersebut, kata dia, merujuk pada aturan baru dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Regulasi ini menetapkan tiga variabel utama penentu upah, yakni tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta koefisien indeks tertentu atau alfa di rentang 0,5 hingga 1 persen.
"Penetapan UMP dan UMSP Jawa Timur Tahun 2027 berpedoman pada formulasi pengupahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2026," ujar Sugeng dikonfirmasi, Kamis (19/11).
Dalam simulasi penghitungan, jika suatu daerah mencatat inflasi 3 persen dan pertumbuhan ekonomi 6 persen, maka penggunaan indeks alfa 0,5 akan menghasilkan kenaikan upah sebesar 6 persen.
Apabila indeks alfa dinaikkan ke batas maksimal 1 persen dengan asumsi makroekonomi yang sama, penyesuaian upah berpotensi menembus angka 9 persen.
Merujuk skema alfa 1 persen tersebut, UMK Kota Surabaya pada 2027 diproyeksikan naik sekitar 9 persen dari Rp5.288.796 menjadi Rp5.765.788.
Namun, angka simulasi ini belum bersifat final karena penentuan indeks alfa masih menunggu pembahasan resmi bersama Dewan Pengupahan Jawa Timur dalam waktu dekat.
Sugeng memastikan Pemprov Jatim berupaya menjaga titik temu antara kepentingan pekerja dan iklim investasi di Jawa Timur. Formula pengupahan diterapkan secara terukur agar daya beli buruh terjaga tanpa mematikan operasional sektor usaha.
"Prinsipnya, penetapan upah dilakukan secara terukur berdasarkan formulasi, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan dan kesejahteraan pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha," ucapnya.
Tapi rencana kenaikan itu berbanding terbalik dengan tuntutan Perwakilan Daerah (PERDA) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur. Mereka menuntut kenaikan upah hingga 52,95 persen.
Sekretaris PERDA KSPI Provinsi Jawa Timur Jazuli menilai besaran upah di Jawa Timur selama ini masih jauh tertinggal dari kebutuhan riil pekerja di lapangan. Ia merujuk Surat Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026 yang mencatat KHL Jawa Timur tahun 2026 mencapai Rp3.742.675, sedangkan UMP Jatim 2026 hanya dipatok Rp2.446.973 sehingga terdapat selisih Rp1.295.702 setiap bulan.
"Buruh tidak boleh terus-menerus dipaksa hidup dengan upah murah, sementara kebutuhan hidup terus meningkat. Upah minimum harus menjadi instrumen untuk menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya," kata Jazuli.
Untuk mengawal tuntutan itu, KSPI Jatim akan melakukan demonstrasi ke Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan, Surabaya, Jumat (20/11). Aksi itu akan diikuti 1.000 massa yang berasal dari 12 daerah industri, meliputi Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Tuban, Ngawi, Probolinggo, Jember, Lumajang dan Banyuwangi.
Melalui aksi unjuk rasa besok, KSPI Jatim mengajukan empat tuntutan utama, dimulai dari penetapan UMP Jatim 2027 minimal sebesar Rp3.742.675 atau naik 52,95 persen sesuai nilai KHL. Buruh juga mendesak penetapan UMSP Jatim 2027 minimal Rp3.929.809 atau sekurang-kurangnya 5 persen di atas nilai UMP merujuk Pasal 137 ayat (2) undang-undang yang sama.
Pada level kabupaten dan kota, buruh menuntut agar 34 daerah di Jawa Timur yang nilai UMK 2026-nya masih di bawah standar KHL wajib dinaikkan minimal setara nilai KHL masing-masing daerah. Sementara untuk empat daerah yang nilai UMK-nya sudah melampaui KHL, yakni Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Probolinggo, penghitungan kenaikan UMK 2027 wajib memakai indeks alfa minimal 1,00.
Tuntutan keempat menyasar penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2027 agar gubernur tidak mengurangi jumlah sektor maupun besaran nilai yang telah direkomendasikan para bupati dan wali kota, atau minimal 5 persen lebih tinggi dari UMK setempat.
"Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati oleh pemilik modal dan kelompok tertentu. Buruh sebagai salah satu penggerak utama roda perekonomian juga harus merasakan hasil pertumbuhan tersebut melalui peningkatan kesejahteraan dan daya beli," pungkasnya.