Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) mengungkap temuan baru dalam penyidikan kasus dugaan penyadapan kepada Presiden .
Kasus dugaan penyadapan itu kini berkembang ke arah dugaan tindak pidana makar. Penyidik Polri masih mendalami hal tersebut.
Yusril menjelaskan temuan terbaru dalam penyidikan mengarah pada dugaan adanya tujuan untuk melumpuhkan pemerintahan. Menurutnya, hal itu perlu didalami lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya pihak yang merancang dan mengendalikan tindakan tersebut.
"Dalam KUHP yang baru, makar itu tidak hanya dilihat ketika suatu perbuatan sudah selesai dilaksanakan. Ada tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, sampai pada pelaksanaan. Karena itu, kita harus melihat seluruh rangkaian perbuatannya dan apa sesungguhnya tujuan yang hendak dicapai," kata Yusril melansir Antara, Kamis (19/11).
Yusril mengatakan perkembangan penyidikan yang semula berfokus pada lingkungan internal Kepolisian tidak menutup kemungkinan meluas kepada pihak lain, termasuk kalangan elite politik maupun birokrasi pemerintahan, sepanjang ditemukan bukti yang mendukung.
"Kalau kita berbicara mengenai makar, tentu harus dilihat siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang berada di belakangnya. Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi Kepolisian," kata Yusril.
Terkait dugaan pengguna akhir (end user) perangkat penyadapan yang sebelumnya mengarah kepada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Yusril menyampaikan penyidik perlu menelusuri lebih jauh tujuan penggunaan perangkat tersebut dan pihak-pihak yang berada di baliknya.
Yusril menyoroti dugaan keterlibatan oknum internal Kepolisian dalam perkara tersebut.
Menurutnya, kasus itu merupakan kejadian luar biasa, karena sejak 1945 institusi Polri tidak pernah terlibat dalam tindak pidana makar.
Oleh karena itu, pengungkapan perkara ini harus dilakukan secara menyeluruh agar seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan hukum.
Terpisah, Bareskrim Polri mengungkap alasan belum ditetapkannya tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana makar kepada Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan pihaknya masih menunggu hasil gelar perkara internal, serta ekspose di Kejagung yang direncanakan pada hari ini, Jumat (20/11).
"Kami akan menyampaikannya secara detail setelah kami melaksanakan gelar perkara hari ini secara internal dan juga gelar perkara besok bersama Kejagung," ujarnya kepada wartawan di Bareskrim.
Ia menjelaskan sebelum melakukan penetapan tersangka, pihaknya harus benar-benar bisa membuktikan adanya tindakan makar dalam proses gelar perkara itu.
Susatyo mengatakan pembuktian dimaksud mulai dari mengungkap adanya perencanaan tindak pidana makar, persiapan hingga perbuatan awal makar.
"Ini harus kami buktikan besok. Kami konstruksi sudah kami gelar pada hari ini, besok kami akan bersama JPU," ujarnya.
Polri menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Para tersangka merupakan eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Selain Slamet, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.
Menurut temuan awal polisi, selain Prabowo, terdapat korban penyadapan lain dari Listyo dan anak buahnya. Seperti para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.
Dalam kasus ini Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri juga telah meningkatkan status perkara dugaan tindak pidana makar ke tahap penyidikan.