KPK telah memeriksa Rosario de Marshal atau Hercules dalam kasus dugaan suap pejabat ATR/BPN terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon di Bogor, Jawa Barat. Hercules menjelaskan asal-usul dan peruntukan uang Rp 800 juta yang diterimanya dari pihak Summarecon.
"Ya, bahwa uang itu dari tim pengacara hukum Summarecon. Uang itu untuk tujuannya untuk memberikan kepada saya, untuk membantu buat kegiatan yang pada saat itu saya mau ke luar negeri," ujar Hercules kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).
Selain untuk membantu kegiatannya ke luar negeri, Hercules menyebut uang tersebut juga berkaitan dengan permintaan bantuan untuk menyelesaikan sengketa tanah milik Summarecon di Kabupaten Bogor. Sengketa tersebut mencakup lahan seluas sekitar 65 hektare.
"Dan untuk uang itu dan untuk juga meminta bantuan untuk saya untuk membantu mereka, dan untuk memediasikan persoalan sengketa tanah Summarecon luasnya kurang lebih 65 hektare, yakni di Kabupaten Bogor," ungkapnya.
Hercules mengatakan pihak Summarecon berharap dirinya dapat membantu mempertemukan kedua belah pihak guna mencari penyelesaian terbaik atas sengketa tersebut.
"Mereka minta untuk saya bantu untuk memediasikan kepada tim hukum GRIB maupun tim hukum ahli waris untuk supaya ketemu jalan keluar yang terbaik," tuturnya.
"Dan jalan keluar itu ya untuk perdamaian, dan inti perdamaian itu mungkin mereka mau menyelesaikan. Jadi inti pada uang yang Rp 800 juta yang saya balikkan itu tujuannya itu," tambahnya.
Hercules diperiksa sejak pukul 10.30 WIB dan selesai pukul 15.31 WIB hari ini.
Untuk diketahui, uang Rp 800 juta itu diserahkan oleh Hercules ke KPK setelah kasus dugaan korupsi pembukaan blokir HGB PT Summarecon Agung Tbk mencuat. KPK kemudian menyita uang itu untuk diusut lebih lanjut ada tidaknya kaitannya dengan perkara yang diusut.
Pada Rabu (21/10), KPK mengungkap ada informasi uang itu diberikan Summarecon kepada Hercules untuk pengamanan lahan. KPK menduga pengamanan itu dilakukan di lahan-lahan Summarecon di Bogor.
"Kami masih dalami soal itu (maksud pemberian uang). Karena memang informasi yang kami dapatkan bahwa uang itu diberikan dari PT SMC kepada Saudara HC berkaitan dengan pengamanan ataupun pengelolaan lahan-lahan PT SMC di wilayah Kabupaten Bogor," ujar jubir KPK Budi Prasetyo.
Budi mengatakan ada sengketa yang terjadi di lahan Summarecon. Dia mengatakan sengketa itulah yang kemudian diduga memicu suap pembukaan blokir HGB ke pejabat ATR/BPN Kabupaten Bogor.
"Jadi memang dalam satu kawasan ini awalnya ada dugaan sengketa karena ada beberapa warga yang mengklaim memiliki sertifikat tanah dari sebagian tanah yang dikelola oleh PT SMC yang kemudian mengajukan tutup blokir ke Kantah Bogor," ungkap Budi.
"Kemudian, pada prosesnya PT SMC melakukan dugaan penyuapan kepada oknum di Kementerian ATR/BPN untuk membuka blokir itu sehingga proses HGB (hak guna bangunan)-nya bisa berlanjut," lanjutnya.