Naskah ini merupakan bagian dari CNBC Insight, rubrik yang menyajikan ulasan sejarah untuk menjelaskan kondisi masa kini lewat relevansinya di masa lalu.
Jakarta, CNBC Indonesia - Mundurnya seorang wakil presiden tidak selalu menutup peluang untuk kembali duduk dalam pemerintahan. Sejarah Indonesia mencatat, sekitar 70 tahun lalu, Mohammad Hatta pernah mendapat tawaran khusus untuk kembali terlibat dalam pemerintahan setelah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI, yakni sebagai kepala badan pemerintahan dan wakil presiden lagi.
Namun, tawaran tersebut justru berujung penolakan.
Ceritanya bermula enam bulan setelah pengunduran diri Hatta. Waktu itu muncul dorongan dari masyarakat agar dirinya kembali bersatu dengan Presiden Soekarno. Dalam biografi berjudul Mohammad Hatta: Biografi Politik (1990), Hatta mengungkap bahwa dari berbagai kalangan, seperti sipil, militer dan masyarakat daerah, menginginkan hubungan dengan Soekarno membaik.
Salah satu upaya tersebut mengemuka melalui forum Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap) yang diselenggarakan pemerintah pada September 1957. Hatta hadir sebagai undangan dan duduk bersebelahan dengan Soekarno.
Dalam forum itu, harapan agar hubungan kedua tokoh tersebut kembali pulih ternyata cukup besar. Hatta mengungkapkan banyak peserta Munas menginginkan kembalinya Dwitunggal, meski sebagian mengingatkan bahwa persoalan tersebut tidak bisa dipaksakan.
"Dalam rangka hubungan Soekarno-Hatta, banyak sekali peserta yang mengharapkan pulihnya Dwitunggal. Mereka berasal dari pusat dan daerah, sipil dan militer. Tidak ada suara yang menentangnya, tetapi ada juga pendapat bahwa soal itu tak dapat dipaksakan," ungkap Deliar Noer, penulis biografi berjudul Mohammad Hatta: Biografi Politik (1990).
Sebagai informasi, Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden pada 1 Desember 1956. Keputusan tersebut tidak lepas dari perbedaan pandangan dengan Soekarno mengenai arah kebijakan negara. Mulai dari persoalan demokrasi, politik, hingga korupsi.
Atas dasar itu, meski keduanya kembali duduk bersebelahan dalam forum Munap, perbedaan pandangan tersebut belum sepenuhnya teratasi. Deliar Noer menggambarkan bahwa "batin keduanya tetap berjauhan."
Dalam Munap tersebut, Hatta tetap menyampaikan sejumlah pandangan mengenai pemerintahan. Salah satunya adalah anjuran agar kabinet presidensial dibentuk. Namun, Soekarno tidak menyetujui usulan tersebut.
Sebaliknya, Soekarno justru mengusulkan agar Hatta memimpin Dewan Perancang Nasional. Jabatan itu diharapkan dapat menjadi jalan untuk kembali melibatkan Hatta dalam pemerintahan sekaligus memperbaiki hubungan keduanya.
Namun, Hatta tidak tertarik menerima tawaran tersebut. Baginya, jabatan itu tidak akan membawa manfaat berarti.
"Tiap warga negara memang harus bersikap demikian, katanya, tetapi dalam rangka kerja sama antara Soekarno dan Hatta, "itu tak lain artinya seperti menggembirakan anak-anak dengan een dode mus [pepatah Belanda, maksudnya: sesuatu yang tak berarti sama sekali]"," ungkap Hatta.
Hatta menyadari penunjukannya sebagai Ketua Dewan Perancang Nasional mungkin dapat memberikan dampak psikologis bagi masyarakat. Namun, hal itu tidak cukup untuk mengubah pendiriannya. Ia merasa lebih baik menjalani kehidupan sebagai warga negara biasa daripada kembali memegang jabatan pemerintahan yang dinilainya tidak memberikan manfaat sebagaimana diharapkan.
Penolakan Hatta ternyata tidak berhenti sampai di situ. Menjelang akhir 1957, pemerintah kembali membuka kemungkinan untuk mengangkatnya sebagai Wakil Presiden, mendampingi Soekarno. Akan tetapi, tawaran tersebut kembali ditolak.
Kali ini, Hatta mempertimbangkan besarnya tanggung jawab moral yang melekat pada jabatan tersebut. Ia menilai posisinya sebagai warga negara biasa justru memberinya ruang lebih besar untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.
"Katanya, kedudukannya sekarang sebagai warga negara biasa "lebih baik" karena "lebih bermanfaat untuk rakyat," ungkap Deliar Noer.
Meski berulang kali menolak tawaran jabatan dan memiliki perbedaan pandangan politik dengan Soekarno, Hatta menegaskan hal tersebut tidak menghapus hubungan persaudaraan di antara keduanya. Keduanya tetap saling menghargai dan masih berkomunikasi melalui surat, termasuk membicarakan kondisi Indonesia.