Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga riset asal Amerika Serikat, RAND Corporation, memaparkan sebuah skenario hipotetis mengenai kemungkinan pecahnya perang besar antara Rusia dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pada 2030. Skenario tersebut menggambarkan kematian Presiden Rusia Vladimir Putin pada awal 2027 sebagai titik awal pergolakan politik yang berpotensi mengubah peta keamanan Eropa.
Mengutip CNNIndonesia (14/11), dalam kajian bertajuk Ready for War 2030: A Scenario, RAND menyusun rangkaian peristiwa yang memperlihatkan bagaimana ketidakstabilan kepemimpinan di Rusia, konflik berkepanjangan di Ukraina, hingga melemahnya dukungan militer Amerika Serikat terhadap Eropa dapat membuka jalan bagi konfrontasi dengan NATO.
Dalam skenario tersebut, Putin digambarkan meninggal dunia secara alami pada Januari 2027. Kepergiannya kemudian memicu perebutan kekuasaan di lingkungan Kremlin. Persaingan antarelite Rusia akhirnya dimenangkan oleh kelompok dinas keamanan.
Pada Maret 2027, Kremlin diperkirakan menunjuk seorang mantan jenderal Dinas Keamanan Federal (FSB) untuk menggantikan Putin.
Pemimpin baru itu kemudian berupaya memperkuat posisinya dengan menyetujui gencatan senjata dalam perang Rusia-Ukraina pada April 2027. Kesepakatan tersebut dimediasi Amerika Serikat dan mendapat dukungan Inggris serta sejumlah negara besar Eropa.
Sebagai bagian dari kesepakatan, sebagian sanksi terhadap Rusia akan dicabut. Namun, langkah tersebut tidak serta-merta mengakhiri konflik.
Perundingan perdamaian justru mengalami kebuntuan pada Juli 2027 setelah Moskow tetap bersikeras mempertahankan wilayah Ukraina yang telah diduduki. Rusia juga tidak bersedia menarik pasukannya dari kawasan tersebut.
Situasi itu membuat perang berubah menjadi konflik beku atau frozen conflict. Meski pertempuran berskala besar di garis depan mereda, Rusia tetap mempertahankan klaim teritorialnya sekaligus memanfaatkan jeda konflik untuk membangun kembali kekuatan militernya.
Rusia Mulai Gencarkan Perang Hibrida terhadap NATO
Memasuki 2028, tantangan pemerintahan baru Rusia semakin besar. Pemimpin pengganti Putin digambarkan menghadapi persoalan ekonomi, ketidakpuasan masyarakat akibat besarnya korban perang, serta tekanan dari kelompok militer garis keras yang menginginkan kebijakan lebih agresif terhadap Barat.
Untuk memperkuat kekuasaannya, Rusia dalam skenario RAND mulai menjalankan kampanye perang hibrida terhadap negara-negara anggota NATO.
Operasi tersebut dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari serangan siber, sabotase, hingga gangguan terhadap jaringan komunikasi, infrastruktur energi, dan sektor industri strategis.
Selain itu, Moskow digambarkan memanfaatkan disinformasi untuk memperbesar ketegangan terkait keberadaan kelompok minoritas etnis Rusia di Eropa Timur. Strategi tersebut ditujukan untuk mendorong gerakan separatis sekaligus memperlebar perpecahan di antara negara-negara Eropa Barat.
Inggris menjadi salah satu sasaran utama dalam kampanye tersebut. Perannya yang strategis dalam kekuatan militer NATO, termasuk sebagai negara kerangka bagi pasukan aliansi yang ditempatkan di Estonia, membuat Inggris dinilai memiliki posisi penting dalam pertahanan Eropa.
RAND memperkirakan Rusia dapat mencoba melemahkan kemampuan Inggris dengan mengganggu komunikasi militer, jaringan transportasi, hingga industri pertahanannya.
Peluang Moskow untuk meningkatkan tekanan terhadap NATO semakin terbuka pada Juni 2029. Dalam skenario itu, krisis di Amerika Selatan membuat Washington harus mengalihkan perhatian dan sumber daya militernya dari Eropa.
Di saat bersamaan, Amerika Serikat juga masih menghadapi ketegangan dengan China di kawasan Indo-Pasifik. Kondisi tersebut membuat negara-negara Eropa semakin sulit mengandalkan dukungan militer besar dari Washington apabila terjadi serangan Rusia.
[Gambas:Video CNBC]