JAKARTA — Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai solusi dua negara (two-state solution) untuk menyelesaikan konflik Palestina dan Israel hanya akan menjadi ilusi selama kejahatan genosida, invasi ilegal, dan pendudukan Israel di wilayah Palestina tidak dihentikan serta dipertanggungjawabkan secara hukum.
Hal tersebut disampaikan Usman dalam diskusi ‘Two States: Solution or Delusion’ yang digelar Republika pada rangkaian Art & Resilience 2026: Sumud of Palestine di Galeri Emiria Soenassa, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Menurut Usman, solusi dua negara masih menjadi kerangka penyelesaian yang diakui dalam hukum internasional. Namun, penerapannya tidak akan efektif apabila pelanggaran hukum internasional oleh Israel terus berlangsung tanpa proses pertanggungjawaban.
"Jadi pertanyaannya bukan apakah itu solusi. Itu sudah ditetapkan di dalam perjalanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahkan dari tahun 1947. Pertanyaannya apakah solusi itu diikuti atau didahului dengan penghentian kejahatan genosida. Dengan penghentian invasi ilegal. Kalau itu tidak dilakukan dengan cara mengakhiri invasi Israel di Palestina yang ilegal menurut Mahkamah Keadilan Internasional, maka solusi itu menjadi ilusi," kata Usman.
Usman mengatakan, masyarakat internasional perlu memastikan seluruh pihak yang berada di wilayah antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania tunduk pada hukum internasional. Dia juga menyoroti Indonesia yang hingga kini belum meratifikasi Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.
"Nah, kita ada di Indonesia. Sayangnya sampai sekarang Indonesia belum meratifikasi Konvensi Genosida. Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti kenapa Indonesia tidak mau meratifikasi Konvensi Genosida. Jadi Indonesia itu ibaratnya cuma demonstran teriak-teriak, 'Palestina merdeka!', padahal kapasitasnya bisa jadi lawyer, bisa jadi jaksa untuk menyeret Israel ke Mahkamah Internasional,"kata dia.