JAKARTA -- Pemerintah telah merealisasikan pembiayaan utang sebesar Rp 629,3 triliun hingga 31 Oktober 2026. Nilai tersebut setara dengan 75,6 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp 832,2 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pembiayaan tersebut sebagian besar berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN). Hingga akhir Oktober, penerbitan SBN mencapai Rp 586,1 triliun atau 73,3 persen dari target Rp 799,5 triliun.
Sementara itu, pembiayaan melalui pinjaman tercatat Rp 43,2 triliun. Realisasi tersebut telah mencapai 132,1 persen dari target APBN sebesar Rp 32,7 triliun.
“Pembiayaan utang neto telah dilakukan Rp 629,3 triliun dari target APBN Rp 832,2 triliun. Khususnya ini surat berharga, penerbitan surat berharga Rp 586,1 triliun dari target Rp 799,5 triliun, 73,3 persen dari targetnya,” ujar Suahasil dalam Taklimat Media APBN KiTA Edisi November 2026 di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Suahasil mengatakan, pemerintah mengatur waktu penerbitan utang dengan mempertimbangkan kebutuhan kas negara dan kondisi pasar keuangan. Strategi tersebut dilakukan agar biaya pembiayaan dapat ditekan.
“Ini betul-betul kita pilih timing yang baik, timing yang betul-betul memberikan dampak biaya yang seminimal mungkin. Namun, kita harus mempertimbangkan kebutuhan kas yang ada, kita juga harus mempertimbangkan dinamika pasar,” jelasnya.
Dinamika pasar keuangan turut menjadi perhatian pemerintah menyusul pengumuman MSCI yang membuka konsultasi terkait reklasifikasi status pasar modal Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.
Tekanan di pasar tercermin dari penurunan penawaran atau incoming bid dalam lelang Surat Utang Negara (SUN). Pada 13 Oktober 2026, nilai penawaran tercatat Rp 64,8 triliun. Angka tersebut turun menjadi Rp 31 triliun pada lelang 27 Oktober 2026.
Namun, minat investor kembali meningkat dalam lelang SUN pada 10 November 2026. Nilai incoming bid mencapai Rp 79,71 triliun.
Suahasil menilai peningkatan penawaran tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap ketahanan ekonomi Indonesia dan pengelolaan APBN.
“Ini dibangun di atas kepercayaan bahwa ekonomi Indonesia resilien, APBN dikelola dengan baik, APBN dikelola dengan kredibel. Kita enggak bisa meng-undermine kredibilitas dari pengelolaan ekonomi dan pengelolaan APBN ini,” ujarnya.
Dia menambahkan, pemerintah akan terus menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal di tengah dinamika pasar keuangan.
“10 November kemarin, incoming bid-nya kembali ke Rp 79,71 triliun, bahkan di atas sejak bulan September,” kata Suahasil.