JAKARTA — Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. UU tersebut telah diundangkan pada 28 Oktober 2026 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan dokumen UU tersebut dapat diakses dan diunduh masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.
Menurut Yassierli, ketersediaan dokumen UU diperlukan masyarakat, khususnya pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja, agar dapat mengetahui langsung ketentuan yang mengatur bidang ketenagakerjaan.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum,” ujar dia.
UU Nomor 27 Tahun 2026 terdiri atas 313 pasal dan 23 bab. Aturan tersebut mencakup ketentuan umum; landasan, asas, dan tujuan; kesempatan dan perlakuan yang sama; perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan; peningkatan produktivitas; pelatihan kerja dan pemagangan; penempatan tenaga kerja; perluasan kesempatan kerja; tenaga kerja sektor informal; serta penggunaan tenaga kerja asing.
UU tersebut juga mengatur hubungan kerja, hubungan pekerjaan tertentu, pelindungan, pengupahan dan kesejahteraan, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja (PHK), dana cadangan pesangon, pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.