Ketua DPR Puan Maharani menekankan bahwa pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya setelah 18 tahun berada di DPR tanpa desakan dan paksaan. Puan menjelaskan UU Perampasan aset dibahas dan disahkan sesuai dengan prosedur legislasi.
"Seperti sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR bahwa RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang alhamdulilah, Insyallah pada hari ini kita akan putuskan dan sahkan jadi undang-undang," kata Puan sebelum mengesahkan UU Perampasan Aset di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Puan menyampaikan UU Perampasan Aset disahkan tanpa desakan. Ketua DPP PDIP itu juga menekankan tidak ada paksaan dari pihak manapun dari sejak pembahasan hingga pengesahan.
"Tadi sudah disampaikan juga bahwa hari ini kita sahkan undang-undang bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," ucap dia.
Puan membeberkan perjalanan pembahasan UU Perampasan Aset di parlemen. Puan menyebut ada 80 rapat yang telah digelar sebelum UU Perampasan Aset masuk ke paripurna.
"Tadi juga dijelaskan sudah dilakukan meaningful participation, 80 kegiatan RDP dan RDPU, dan lakukan kunjungan kerja di 18 provinsi untuk dapat masukan dari seluruh elemen masyarakat, bahkan sudah kunjungan ke 46 dapil pemilihan untuk serap aspirasi akar rumput. Sudah dilakukan penelitian, penelaahan, evaluasi supaya tak tumpang tindih dengn undang-undang lain seperti KUHP dan KUHAP," tutur dia.
Seperti diketahui paripurna DPR digelar di gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, serta dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati.
Sebelum disahkan menjadi undang-undang, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyampaikan laporan terkait perjalanan dan pembahasan RUU tersebut.
Kemudian, setelah laporan, Puan menanyakan kepada forum rapat paripurna dengan agenda tunggal pengesahan RUU Perampasan Aset. Puan meminta persetujuan anggota Dewan untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset."Apakah naskah rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?" tanya Puan.
"Setuju," jawab forum paripurna.
Perwakilan pemerintahan yang hadir dalam paripurna yakni, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, serta Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej.