Politik

UU Perampasan Aset Diminta Lindungi Korban Penipuan Haji dan Umrah

UU Perampasan Aset Diminta Lindungi Korban Penipuan Haji dan Umrah

JAKARTA -- DPR RI baru saja mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) menjadi undang-undang dengan mengidentifikasi berbagai tindak kejahatan yang dapat dikenai perampasan aset. Pengamat haji dan umrah Mustolih Siradj meminta agar DPR memasukkan klausul aset dan harta para pelaku tindak pidana penipuan terhadap jamaah haji dan umrah dirampas untuk mengembalikan kerugian korban melalui beleid tersebut. 

Mustolih mengatakan, penipuan travel kerap mengorbankan ribuan orang yang rela menabung mengumpulkan uang selama bertahun-tahun, bahkan ada yang rela menjual harta benda untuk beribadah ke Tanah Suci Makkah. Diantara mereka, bahkan ada yang sampai ditelantarkan begitu saja di negara lain tanpa diberikan ganti rugi.

"Aspirasi ini penting dan relevan agar aset hasil kejahatan penipuan terhadap jamaah haji dan umrah dapat dikembalikan kepada para korban serta memberikan efek jera (deterrent effect) sehingga tidak terus berulang, terlebih jamaah haji dan umrah sangat rentan menjadi korban penipuan," kata Mustolih kepada Republika, Jumat (20/11/2026)

Ia mengatakan, selama ini jamaah haji dan umrah yang menjadi korban penipuan sulit mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terutama dalam memperoleh ganti rugi (restitusi) atas biaya yang sudah disetorkan, karena sistem peradilan pidana lebih berfokus pada hukuman pemenjaraan kepala pelaku dari pada pemulihan hak korban. Sehingga pelaku lebih memilih pasang badan demi mengamankan aset dari hasil kejahatan dengan cara cuci uang melalui gatekeeper ke berbagai pihak atas nama orang lain.

"Sehingga aset hasil kejahatan yang bisa dilacak oleh aparat penegak hukum (APH) hanya tinggal sedikit atau bahkan tak tersisa," ujarnya.

Ilustrasi Travel Umrah dan Haji
Ilustrasi Travel Umrah dan Haji - (Republika/Agung Supriyanto)