Politik

UU Perampasan Aset: Langkah besar mengembalikan hasil kejahatan

UU Perampasan Aset: Langkah besar mengembalikan hasil kejahatan
Seorang pelaku dapat menjalani hukuman, tetapi apabila aset hasil kejahatan tetap tersembunyi atau dinikmati oleh pihak lain, tujuan pemulihan keadilan belum sepenuhnya tercapai.

Jakarta (ANTARA) - Pengesahan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (19/11), merupakan tonggak penting dalam perjalanan reformasi hukum Indonesia.

Setelah sekian lama menjadi bagian dari aspirasi publik, Indonesia kini mengambil langkah maju untuk memperkuat kemampuan negara dalam mengejar, merampas, dan mengembalikan aset hasil kejahatan.

Keputusan ini patut mendapatkan apresiasi karena menunjukkan komitmen nyata DPR bersama pemerintah dalam menghadirkan instrumen hukum yang lebih efektif untuk memberantas kejahatan ekonomi sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.

Hal yang tidak kalah penting adalah keberhasilan menuntaskan proses legislasi sebelum tenggat waktu yang ditetapkan. Di tengah pandangan publik bahwa pembentukan undang-undang kerap berlangsung panjang dan berlarut-larut, capaian ini memperlihatkan bahwa agenda legislasi yang kompleks sekalipun dapat diselesaikan secara cepat ketika terdapat kesamaan komitmen dan koordinasi yang baik.

Kinerja Komisi III DPR bersama pemerintah dan seluruh fraksi di DPR, layak diapresiasi. Keberhasilan tersebut bukan hanya soal memenuhi target waktu, melainkan juga menunjukkan kemampuan lembaga negara membangun kesepakatan politik untuk menjawab persoalan hukum yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.

Dalam perspektif kebijakan publik, keberhasilan legislasi semestinya tidak hanya diukur dari berapa banyak undang-undang yang disahkan, tetapi juga dari relevansi, ketepatan waktu, dan manfaat yang dapat dihasilkan bagi masyarakat.

UU Perampasan Aset memiliki ketiga dimensi tersebut. Kehadirannya menjawab kebutuhan akan sistem penegakan hukum yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa hasil kejahatan tidak dapat terus dinikmati oleh pihak yang bertanggung jawab.

Selama ini, penegakan hukum pidana di Indonesia cenderung menempatkan penghukuman pelaku sebagai salah satu ukuran utama keberhasilan. Padahal, dalam kejahatan ekonomi, terutama korupsi, penipuan, dan penggelapan, persoalan tidak selesai hanya dengan menjatuhkan hukuman penjara.

Pertanyaan yang tidak kalah penting adalah ke mana hasil kejahatan tersebut mengalir, siapa yang menikmatinya, dan bagaimana negara dapat mengembalikannya kepada pihak yang berhak.

Seorang pelaku dapat menjalani hukuman, tetapi apabila aset hasil kejahatan tetap tersembunyi atau dinikmati oleh pihak lain, tujuan pemulihan keadilan belum sepenuhnya tercapai.

Karena itu, UU Perampasan Aset membawa perubahan penting dalam pendekatan penegakan hukum, dari yang semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku menuju pendekatan yang juga menekankan pemulihan aset atau asset recovery.

Prinsip dasarnya sederhana: kejahatan tidak boleh menjadi kegiatan yang menguntungkan.

Negara harus memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa keuntungan ekonomi yang diperoleh secara melawan hukum dapat ditelusuri, diamankan, dan dirampas melalui mekanisme yang sah.

Pendekatan ini penting untuk menciptakan efek jera yang lebih kuat. Sebab, hukuman pidana saja tidak selalu cukup apabila pelaku atau pihak yang terkait masih dapat menikmati keuntungan dari tindak kejahatan.

Aset kejahatan tetap dapat dikejar