Jakarta, CNBC Indonesia - Upaya pemerintah terkait pemberantasan narkotika hingga perlindungan anak yang menyasar industri rokok elektronik (REL) nasional membuat khawatir pelaku industri rokok elektronik (REL) nasional. Terlebih muncul wacana pelarangan total untuk rokok elektronik.
Asosiasi pelaku industri REL yang mencakup produsen dan toko, serta konsumen pun telah menandatangani pakta integritas sebagai komitmen bersama dalam membantu pemerintah dan aparat penegak hukum dalam upaya mencegah penyalahgunaan rokok elektronik.
Penandatanganan pakta itu terdiri dari Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Asosiasi Retail Vape Indonesia (ARVINDO), Perkumpulan Pengusaha E-liquid Indonesia (PPEI), Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO), dan Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO).
Dalam pakta integritas itu, APVI, ARVINDO, PPEI, APVINDO, dan AKVINDO menyatakan dukungan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, mencegah akses kepada mereka yang berusia di bawah 21 tahun, serta memperkuat kepatuhan dan pengawasan industri.
Melalui langkah ini, mereka berharap penegakan aturan dapat berjalan tepat sasaran tanpa mengorbankan pelaku usaha dan pekerja yang menjalankan kegiatan usahanya secara legal di Indonesia. Terlebih lagi, industri REL terhubung dengan 1 juta masyarakat yang penghidupannya tergantung dengan industri ini.
Ketua Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO) Enggar Dwi mengatakan industri REL memiliki mata rantai ekonomi yang melibatkan pekerja dari hulu hingga hilir, mulai dari sektor produksi, pemasaran, distribusi, pergudangan, retail, hingga layanan pendukung. Karena itu, tekanan terhadap industri secara langsung berdampak besar kepada penghidupan pekerja dan keluarganya.
Dari sisi ketenagakerjaan, industri REL ia katakan menyerap lebih dari 150.000 tenaga kerja, baik secara langsung maupun melalui kegiatan usaha terkait. Secara total, dampak ekonomi industri Rokok Elektronik turut menopang penghidupan bagi sekitar 1 juta rakyat Indonesia, termasuk anggota keluarga yang bergantung kepada penghasilan dari para tenaga kerja yang terlibat.
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian dan asosiasi, terdapat lebih dari 7.000 pelaku usaha industri rokok elektronik nasional yang terdiri dari produsen dan toko ritel dengan nilai investasi mencapai Rp31 triliun, penerimaan cukai Rp2,8 triliun pada tahun 2025, serta nilai ekspor sekitar US$518 juta.
Menurutnya, bila merujuk sisi ketenagakerjaan yang lebih dari 1 juta pelaku usaha dan pekerja menggantungkan mata pencaharian pada industri REL nasional. Kontribusi tersebut menunjukkan industri REL memiliki aktivitas ekonomi yang sejalan dengan sejumlah prioritas pemerintah, mulai dari penguatan industri dan hilirisasi, perluasan ekspor, penyerapan tenaga kerja, hingga penerimaan negara.
"Tidak semua pekerja dapat dengan mudah beralih ke sektor lain. Jangan sampai upaya menyelesaikan satu persoalan justru menimbulkan persoalan baru berupa hilangnya mata pencaharian dan bertambahnya pengangguran. Apalagi, penciptaan dan perluasan lapangan kerja menjadi salah satu prioritas pemerintah. Kami berharap kebijakan yang diambil juga sejalan dengan semangat tersebut," ujar Enggar dikutip dari keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Senada, Ketua Umum APVI Budiyanto mengatakan, perkembangan isu pelarangan telah menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan pelaku usaha dan pekerja yang selama ini menjalankan kegiatan secara legal. Menurutnya, setelah industri REL diatur dan dikenakan cukai sejak 2018, keberlangsungan ekosistem legal dan mata pencaharian di dalamnya juga perlu mendapatkan perlindungan.
"Yang kami perjuangkan bukan hanya keberlangsungan industri, tetapi mata pencaharian banyak pelaku usaha dan pekerja beserta keluarganya. Kami memohon pemerintah memberikan perlindungan kepada mereka yang selama ini mencari nafkah secara legal dan mematuhi aturan. Kami mendukung penindakan tegas terhadap setiap penyalahgunaan, tetapi jangan sampai pelaku usaha dan pekerja yang legal ikut kehilangan mata pencaharian dan masa depannya," ujar Budiyanto.
Dampak yang signifikan juga mulai dirasakan oleh para pedagang, atau pelaku usaha toko ritel. Ketua Umum ARVINDO Fachmi Kurnia Firmansyah mengungkapkan sejumlah retailer menghadapi penolakan perpanjangan sewa, bahkan diminta mengosongkan tempat usaha akibat tekanan yang berkembang baru-baru ini. Padahal, produk ini legal dan resmi diperdagangkan di Indonesia.
"Bagi kami, retail rokok elektronik adalah satu-satunya usaha untuk mencari nafkah. Ada teman-teman yang sudah mengeluarkan investasi untuk membangun toko, tetapi kini diminta pergi karena stigma yang berkembang. Yang melakukan pelanggaran adalah pihak lain, tetapi kami yang berusaha secara legal ikut menerima dampaknya. Kami memohon jangan menghukum pemilik usaha legal karena perbuatan oknum ilegal," kata Fachmi.
Ketua Umum PPEI Daniel Purwanto juga menegaskan, pihaknya menolak segala bentuk penyalahgunaan narkotika dan mendukung pemerintah untuk memberantasnya. Ia memastikan anggota asosiasinya tidak menjual produk yang mengandung narkotika serta berkomitmen menjalankan kegiatan usaha sesuai regulasi yang berlaku. Menurutnya, perkembangan industri rokok elektronik dalam negeri juga perlu dilihat dari potensinya untuk mendorong hilirisasi dan membawa produk buatan Indonesia ke pasar ekspor.
"Industri ini punya potensi untuk terus meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri dan memperluas pasar ekspor. Kami berharap potensi tersebut tetap diberikan ruang untuk berkembang sejalan dengan agenda hilirisasi dan penguatan ekspor pemerintah. Di saat yang sama, kami memahami dan mendukung perlunya pengaturan yang tegas. Harapan kami, pengembangan industri dan pengawasan dapat berjalan beriringan dan tepat sasaran," ujar Daniel.
AKVINDO Adzie Taufik Noer Setiawan juga menyampaikan pihaknya turut mendukung pemberantasan narkotika dan perlindungan anak. Ia berharap kebijakan yang diambil juga mempertimbangkan dampak pelarangan total terhadap konsumen, khususnya potensi hilangnya akses terhadap produk legal dan beralihnya konsumen ke produk ilegal yang tidak jelas asal-usulnya.
"Kekhawatiran kami, jika seluruh produk rokok elektronik dilarang, kebutuhan konsumen tidak serta-merta hilang, tetapi justru berpotensi berpindah ke produk ilegal yang tidak jelas sumber, kandungan, maupun kualitasnya. Kondisi ini justru dapat menempatkan konsumen pada situasi yang lebih berbahaya. Karena itu, hak konsumen dewasa untuk memperoleh produk legal yang jelas asal-usulnya juga perlu tetap dilindungi," ujar Adzie.
[Gambas:Video CNBC]