Politik

Wabup Malinau harap UMK 2027 naik tapi tak bebani pengusaha

Wabup Malinau harap UMK 2027 naik tapi tak bebani pengusaha

Malinau, Kaltara (ANTARA) - Wakil Bupati Malinau Jakaria berharap penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Malinau Tahun 2027 berkeadilan dengan upah pekerja naik dan pengusaha merasa tak terbebani.

“Kita berharap UMK dan UMSK Malinau dapat mengalami kenaikan secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan kondisi inflasi serta kemampuan dunia usaha,” ujar Jakaria usai membuka Rapat Pleno Penetapan UMK dan UMSK Malinau Tahun 2027 di Ruang Intulun, Kantor Bupati Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara), Jumat.

Wabup Malinau mengharapkan pembahasan dalam rapat pleno tersebut dapat mempertimbangkan berbagai aspek, terutama perkembangan inflasi dan kondisi perekonomian daerah.

Sebab, kata dia, penyesuaian upah harus berjalan seimbang agar kesejahteraan pekerja meningkat tanpa memberikan beban berlebihan kepada para pengusaha maupun investor.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau tentu menginginkan adanya kenaikan upah minimum pada Tahun 2027, namun besarannya perlu diperhitungkan secara matang agar iklim investasi di Kabupaten Malinau tetap terjaga.

"Insya Allah ada kenaikan. Tidak terlalu signifikan, mungkin saya berharap sekitar 5 persen. Karena harga barang juga sekarang terus meningkat dan kebutuhan hidup semakin berkembang," katanya.

Jakaria juga berharap pihak pengusaha maupun organisasi pengusaha di Kabupaten Malinau dapat memahami kondisi tersebut, sehingga kebijakan kenaikan upah nantinya dapat diterima dengan baik oleh semua pihak.

Menurutnya, peningkatan upah merupakan salah satu bentuk perhatian terhadap kesejahteraan pekerja. Namun, di sisi lain, keberlangsungan usaha dan masuknya investasi ke Kabupaten Malinau juga harus tetap diperhatikan.

"Kita tekankan, kebijakan ini tidak memberatkan pekerja dan tidak juga memberatkan investor," kata Wabup Jakaria.

Sebelumnya, Kamis (19/11), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kaltara Tahun 2027.

UMP Kaltara Tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp4.027.901,- dan untuk UMSP tiga sektor usaha di Kaltara Tahun 2027 yaitu pada sektor pertanian kelapa sawit ditetapkan sebesar Rp4.053.065,-, sektor pertambangan batu bara Rp4.061.619,- dan sektor minyak, bumi dan gas alam Rp4.070.174,-.