Jakarta (ANTARA) - Pimpinan Pusat Gerakan Kristiani Indonesia Raya (PP Gekira), organisasi sayap Partai Gerindra, meyakini Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dapat mengamankan situasi di tengah wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Umum PP Gekira Nikson Silalahi, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, meminta agar pemerintah, khususnya Polri, mewaspadai betul gerakan-gerakan di masyarakat yang akan merespons rencana pemakzulan Gibran.
"Unjuk rasa atau demonstrasi secara damai tentu dijamin konstitusi kita, tetapi kita harus mewaspadai munculnya para perusuh dan penunggang gelap yang akan menggunakan kesempatan itu untuk membuat rusuh dan menciptakan chaos," ujarnya.
Gekira, lanjutnya, percaya dengan kemampuan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan jajaran untuk menerapkan pengayoman kepada masyarakat dalam menghadapi unjuk rasa.
"Kami percaya Polri dengan pimpinan baru Jenderal Suyudi akan tampil beda dalam menghadapi unjuk rasa; mengayomi terhadap demonstran yang taat aturan tetapi tampil tegas kepada para perusuh yang menyusup," ujar Nikson.
Ia mengatakan pengunduran diri atau memundurkan Wapres Gibran tentu akan menimbulkan reaksi dari masyarakat. Untuk itu, Nikson mengajak seluruh masyarakat agar menggunakan akal sehat dan cara-cara yang beradab dalam meresponsnya.
Menurutnya, kearifan seluruh kalangan masyarakat agar menempatkan kepentingan keutuhan NKRI di atas kepentingan pribadi atau kelompok saat ini dibutuhkan ibu pertiwi.
"Dalam perbedaan pandangan atau dukungan politik, mari kita semua kembali menggunakan akal sehat yakni menjadikan konstitusi sebagai acuan kita dalam bersikap atau bertindak dalam merespon fenomena yang terjadi saat ini," ujarnya.
Karena itu, Nikson mengajak semua pihak agar taat dan patuh terhadap konstitusi dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
"Negara ini akan tetap utuh dan bangsa ini tetap akan bersatu apabila semua pihak suka atau tidak suka, tetap mengedepankan kepatuhan terhadap konstitusi," kata dia.