Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) menegaskan bahwa kemudahan akses bagi kelompok rentan termasuk perempuan dalam situasi bencana bukan sekadar program kemanusiaan, melainkan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi setiap warga negara.
Pernyataan itu merespons prakiraan Badan Meteorologi dan Geofisika bahwa pada November-Desember 2026 berpotensi terjadi cuaca ekstrem berupa hujan yang sangat lebat. Hal itu dapat memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, serta angin kencang.
Antisipasi dari setiap ancaman, termasuk bencana, harus mampu melindungi setiap warga negara, termasuk kelompok masyarakat yang rentan, perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 18 November 2026, tercatat 2.390 kejadian bencana sepanjang tahun ini dengan dominasi bencana hidrometeorologi sebesar 99,24 persen, termasuk 644 banjir, 380 cuaca ekstrem, dan 116 tanah longsor.
Kondisi tersebut harus diantisipasi dengan sejumlah langkah yang tepat. Mulai dari mitigasi, kesiapan infrastruktur dan masyarakat, termasuk penanganan yang memadai di pengungsian pada wilayah terdampak bencana.
BNPB juga mencatat, per 16 Desember 2025, dari 106.300 pengungsi bencana di Aceh dan Sumatera Utara, sebanyak 55.725 orang atau sekitar 52 persen adalah perempuan.
Komposisi ini menegaskan bahwa beban pengungsian tidak terdistribusi merata, dan kebutuhan spesifik perempuan kerap terabaikan dalam respons darurat.
"Angka itu bukan sekadar statistik. Mereka adalah ibu, saudara, dan anak-anak kita yang harus mendapat perlindungan nyata saat bencana datang," kata Rerie dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11/2026).
Reries menilai persoalan akses perempuan di pengungsian bukan semata soal logistik. Ia merujuk pada pola yang berulang, seperti keterbatasan air bersih, sanitasi terpisah, layanan kesehatan reproduksi, hingga ruang aman yang memadai masih menjadi persoalan klasik di titik-titik pengungsian.
Temuan Indonesian Humanitarian Coordination Platform (IHCP) pada Desember 2025 yang menyoroti bahwa penempatan pengungsi tanpa ruang aman dan privasi memadai secara signifikan meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender bagi perempuan dan remaja perempuan.
"Negara tidak boleh berhenti pada mitigasi formal. Standar minimum pengungsian yang ramah perempuan harus dipastikan hadir, bukan bergantung pada inisiatif relawan atau lembaga swadaya masyarakat," ujar Rerie.
Menurutnya, akar persoalan terletak pada ketimpangan struktural yang membuat perempuan memiliki akses lebih rendah terhadap sumber daya, termasuk dalam situasi darurat.
Ia merujuk data ketenagakerjaan yang menunjukkan bahwa dari populasi perempuan Indonesia, hanya sekitar 55 persen yang bekerja, sementara itu laki-laki mencapai 84 persen. Sebanyak 61 persen perempuan bekerja di sektor yang belum mendapat perlindungan dan jaminan sosial
"Ketika perempuan sudah menghadapi hambatan struktural dalam kehidupan sehari-hari, beban itu berlipat saat bencana terjadi. Inilah yang harus dijawab negara dengan kebijakan yang berpihak," tegasnya.
Rerie mendorong sejumlah langkah konkret untuk mengatasi kondisi tersebut. Antara lain, pemerintah perlu menetapkan standar minimum fasilitas pengungsian yang responsif gender, mencakup sanitasi terpisah, penerangan memadai, ruang menyusui, serta layanan kesehatan reproduksi yang siap pakai.
Selain itu, alokasi anggaran kebencanaan di pusat dan daerah harus memuat pos khusus untuk pemenuhan kebutuhan kelompok rentan, dengan indikator yang terukur.
Ia menambahkan, data pengungsi terpilah menurut jenis kelamin, usia, dan disabilitas harus menjadi basis perencanaan bantuan, bukan pelengkap laporan.
"Perlindungan bagi setiap warga negara hanya bermakna jika mereka yang paling rentan benar-benar bisa menjangkau bantuan dan rasa aman. Perempuan bukan objek belas kasihan, mereka adalah warga negara yang haknya harus dipenuhi," pungkasnya.