JAKARTA -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mempertanyakan kepentingan di balik wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. WALHI mencurigai adanya kemungkinan keterkaitan wacana tersebut dengan kepentingan perluasan pertambangan emas di sekitar kawasan Ujung Kulon.
Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma'rufah, mengatakan usulan Hashim perlu dipertanyakan dari sisi kewenangan maupun dasar pengambilan kebijakan. Hashim sebelumnya menyampaikan wacana pemindahan badak Jawa dalam media briefing agenda Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki.
"Hashim ini dalam kapasitas apa mengusulkan pemindahan badak Jawa? Sebagai Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, semestinya fokus utamanya adalah mencari dan mengoptimalkan sumber pembiayaan berkelanjutan bagi pengelolaan taman nasional di luar APBN, bukan mengambil alih kewenangan pemerintah dalam menentukan kebijakan konservasi satwa," ujar Umi dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Rabu (18/11/2026).
WALHI mempertanyakan kepentingan di balik usulan tersebut setelah mencermati keberadaan konsesi pertambangan emas PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (Antam), yang berbatasan langsung dengan kawasan TNUK. Perusahaan tersebut telah beroperasi sejak 2010 dengan luas wilayah pertambangan sekitar 5.302 hektare.
Menurut WALHI, berdasarkan laporan tahunan Antam, izin pertambangan PT CSD telah berakhir pada 3 April 2025. Padahal, lokasi tambang perusahaan itu sebelumnya ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 159.K/90/MEM/2020. Kondisi tersebut mendorong WALHI meminta kejelasan mengenai kelanjutan aktivitas dan status perizinan pertambangan di kawasan tersebut.
WALHI juga menyoroti Keputusan Menteri ESDM yang diterbitkan pada Februari 2026 mengenai penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Berdasarkan penelusuran terhadap peta lampiran keputusan tersebut, WALHI menemukan indikasi sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Penetapan WUP sendiri merupakan tahapan dalam pengaturan wilayah pertambangan dan tidak serta-merta berarti izin usaha pertambangan telah diberikan.
"Apalagi, keputusan penetapan wilayah pertambangan tersebut baru terbit pada Februari 2026, sementara pada tahun yang sama muncul wacana pemindahan badak Jawa dari habitat alaminya. Rangkaian ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai kepentingan di balik kebijakan tersebut. Jangan sampai pemindahan badak Jawa justru menjadi dalih untuk membuka ruang eksploitasi pertambangan di kawasan yang selama ini dilindungi karena fungsi ekologis dan konservasinya," tegas Umi.
WALHI memandang pemerintah perlu menjelaskan hubungan antara kebijakan penetapan wilayah pertambangan dan wacana pemindahan badak Jawa. Meski demikian, indikasi yang disampaikan WALHI belum membuktikan adanya hubungan langsung antara kedua kebijakan tersebut. Organisasi lingkungan itu meminta pemerintah membuka informasi spasial untuk memastikan kegiatan pertambangan tidak mengancam kawasan konservasi maupun ekosistem penyangganya.