Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Hiariej mengingatkan hubungan hukum antara debitur dan kreditur berpotensi berkembang menjadi perkara pidana.
Pasalnya, kata dia, penipuan menjadi peristiwa hukum yang memiliki dimensi perdata sekaligus pidana karena diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
"Kita tahu persis bahwa sebenarnya yang terjadi antara debitur dan kreditur itu adalah suatu hubungan hukum keperdataan, tetapi kemudian tidak menutup kemungkinan, hubungan hukum keperdataan ini lalu menjadi suatu peristiwa pidana," ujar pria yang akrab disapa Eddy tersebut dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Maka dari itu, dia menekankan pentingnya debitur maupun kreditur agar memahami kedua perspektif dimaksud.
Eddy menjelaskan penipuan diatur dalam Pasal 1328 KUHPerdata dan Pasal 492 KUHP yang baru, yakni dalam Bab XXVII tentang Perbuatan Curang.
Dikatakan bahwa pengaturan tersebut menunjukkan penipuan dapat dipahami dalam konteks hukum perdata maupun hukum pidana, bergantung pada karakteristik peristiwa hukum yang terjadi.
Dalam perspektif hukum perdata, ia mengungkapkan penipuan berkaitan dengan kondisi yang terjadi sebelum perjanjian terbentuk atau pada tahap pra-kontrak.
Oleh karena itu, lanjut dia, perusahaan pembiayaan maupun kreditur perlu melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya.
"Penipuan dalam konteks perdata terjadi (pada tahap) pra-kontrak. Bahwa para kreditur atau perusahaan pembiayaan itu harus betul-betul mengecek debitur itu mampu bayar atau tidak," tuturnya
Lebih lanjut, Eddy menyebut Pasal 1328 KUHPerdata berkaitan dengan penipuan sebagai alasan untuk meminta pembatalan perjanjian, dengan tetap memperhatikan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
Dia menyampaikan kesepakatan dan kecakapan para pihak merupakan syarat subjektif perjanjian, yang apabila tidak terpenuhi dapat menimbulkan konsekuensi berupa perjanjian yang dapat dimintakan pembatalan.
"Pertanyaan lebih lanjut, apa kondisi (yang) dapat dimintakan pembatalan? Satu apabila terjadi ‘dwang’, dwang itu paksaan; dua apabila terjadi ‘dwaling’, kesesatan; atau yang ketiga, ‘bedrog’, penipuan," ungkap Eddy.
Menurut Wamenkum, pemahaman mengenai penipuan dalam konteks perdata menjadi penting untuk mendorong langkah pencegahan sejak sebelum perjanjian dibuat.
Dengan demikian, pemeriksaan terhadap kelayakan dan kemampuan calon debitur diharapkan ia dapat membantu mengantisipasi potensi persoalan hukum yang timbul dari hubungan pembiayaan.