Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menyatakan menyambut baik usulan lahan seluas 15 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah.
Usulan itu disampaikan langsung oleh Bupati Barito Timur Muhammad Yamin kepada Agus Jabo Priyono di Kantor Kemensos, Jakarta pada Kamis (12/11). Menurut Wamensos, hal ini sejalan dengan target menghadirkan minimal satu Sekolah Rakyat di setiap kabupaten/kota.
"Pada prinsipnya, perintah Pak Presiden itu setiap kota/kabupaten minimal harus punya satu Sekolah Rakyat. Jadi, tidak usah khawatir. Kalau syarat-syaratnya sudah clear and clean, pasti akan dibangun," kata Agus Jabo.
Agus Jabo kemudian meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Timur untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan agar lahan bisa segera diusulkan.
Persyaratan itu antara lain bahwa sertifikat kepemilikan lahan harus definitif atas nama pemerintah daerah, dan dipisahkan sesuai luas lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Mekanisme pemanfaatan lahan nantinya menggunakan skema pinjam pakai antara pemerintah daerah dan Kementerian Sosial, bukan hibah. Setelah Sekolah Rakyat berjalan stabil, aset akan dikembalikan kepada pemerintah daerah.
"Minimal lahannya 6,8 hektare. Kalau bisa 10 hektare tentu lebih baik karena ada faktor-faktor pendukung yang juga perlu disiapkan. Kalau memang 15 hektare memungkinkan, itu akan lebih bagus," kata Agus Jabo.
Bupati Yamin mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas sekitar 15 hektare yang tercatat sebagai aset pemerintah daerah.
Menurutnya, lahan tersebut berkontur landai, terdapat sumber air bersih, dan bisa diakses dengan baik sehingga cocok untuk dibangun Sekolah Rakyat.
"Jadi sangat berharap lah SR (Sekolah Rakyat) ini bisa ada di Barito Timur. Selama ini di Kalimantan Tengah baru ada empat Sekolah Rakyat. Sementara wilayahnya sangat luas, terbagi tiga zona, zona barat, zona tengah, dan zona DAS Barito. Khususnya di kawasan DAS Barito ini belum ada, empat kabupaten belum memiliki Sekolah Rakyat," tutur Yamin.
Pada kesempatan yang sama, Agus Jabo juga menyinggung rencana pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Sebelumnya, Presiden menargetkan pembangunan 200 sekolah setiap tahun.
Dari target tersebut, sebanyak 100 sekolah telah dibangun, sementara pembangunan tahap berikutnya tengah dipersiapkan dengan mempertimbangkan penyesuaian kapasitas siswa.
Sekolah Rakyat yang sebelumnya ditargetkan menampung 1.000 siswa, kini meningkat jadi 2.500 siswa. Agus Jabo menyebut, perubahan itu berdampak pada kebutuhan anggaran dan perencanaan pembangunan. Pemerintah mengupayakan agar usulan dari berbagai daerah dapat masuk dalam tahapan pembangunan berikutnya.
"Kita berharap Barito Timur bisa ikut dalam pembangunan tahun 2027. Yang penting sekarang persyaratan lahannya segera dilengkapi, terutama sertifikatnya. Kalau sudah jelas, proses selanjutnya bisa kita tindak lanjuti," ujarnya.
Selain sebagai fasilitas pendidikan, Sekolah Rakyat juga dirancang sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan yang menyentuh seluruh anggota keluarga. Anak-anak memperoleh akses pendidikan dan pengasuhan di sekolah berasrama, sementara orang tua didorong mengikuti program pemberdayaan agar mampu meningkatkan kemandirian ekonomi.
"Konsepnya, anaknya disekolahkan, rumahnya diperbaiki, dan orang tuanya diberdayakan. Jadi, penanganan kemiskinan tidak hanya menyasar anak, tetapi juga keluarga secara keseluruhan," pungkas Wamensos.