Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Rala tidak memerlukan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Dengan demikian, surat tersebut tidak memerlukan persetujuan MPR, tetapi menjadi dasar bagi MPR untuk menindaklanjuti konsekuensi konstitusional berupa terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden," kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Pasalnya, kata dia, surat pengunduran diri Gibran dari jabatan Wapres yang ditujukan kepada MPR telah menyatakan secara tegas kehendak Gibran untuk berhenti dari jabatannya.
Yusril menilai hal tersebut dapat dilihat secara jelas dari bunyi surat yang ditandatangani Gibran. Pada paragraf pertama surat tersebut, Gibran menyatakan "Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri".
Dia mengatakan pernyataan itu merupakan penegasan kehendak untuk berhenti atas inisiatif sendiri dan bersifat sepihak sehingga tidak memerlukan persetujuan dari MPR.
Bahkan dalam paragraf selanjutnya, sambung dia, Gibran secara eksplisit meminta MPR menindaklanjuti pernyataan berhentinya tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Menko menambahkan, dalam paragraf keempat suratnya, Gibran menyampaikan "Selanjutnya, saya memohon Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat menindaklanjuti pernyataan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan".
Menurut Yusril, permintaan tersebut harus dipahami sebagai permintaan untuk menindaklanjuti konsekuensi konstitusional dari pengunduran diri, bukan permohonan agar MPR memberikan persetujuan terhadap keputusan pengunduran dirinya.
"Karena itu, MPR tidak perlu diminta untuk menyetujui atau menolak pengunduran diri tersebut," tutur dia.
Dia menuturkan yang perlu dilakukan MPR, yakni menyatakan bahwa telah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dan kemudian menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang diatur dalam konstitusi, UU Pemilu tentang syarat-syarat calon Wakil Presiden, serta UU MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) yang mengatur kewenangan MPR.
Yusril merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.
Pasal tersebut berbunyi "Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden".
Dengan demikian, lanjut Menko, setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih melalui sidang MPR.
Dia melanjutkan proses tersebut harus dilaksanakan dalam tenggat waktu paling lambat 60 hari sebagaimana ditentukan UUD 1945.
Mantan Menteri Sekretaris Negara itu pun menekankan seluruh proses harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Hal itu penting agar setiap perubahan dalam penyelenggaraan jabatan kenegaraan tetap berlangsung berdasarkan prinsip negara hukum dan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku," ucap Yusril.