Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyampaikan tidak dapat berkomentar mengenai namanya disebut sebagai salah satu calon wakil presiden (wapres), menyebut pemilihan adalah kewenangan Presiden.
Dalam keterangan kepada media di Jakarta, Kamis, Menko Kumham Imipas Yusril menjelaskan Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wapres ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Beliau akan berbicara dengan partai koalisi. Kapan, kami belum tahun. Cuma tadi beliau katakan mungkin saya perlu berbicara dengan partai koalisi, kita maklum hal itu, tapi kana akan diselenggarakan ya sepenuhnya kita serahkan kepada beliau," jelas Yusril.
Dia menyebut bahwa nama-nama bakal calon calon wapres itu baru hanya menjadi pembicaraan masyarakat.
"Saya tidak bisa berkomentar apa-apa, pada akhirnya kita serahkan kepada Bapak Presiden," kata Yusril merespons pertanyaan soal namanya masuk dalam bursa bakal calon wapres.
Dia meminta publik untuk memberikan kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pemilihan wapres yang akan membantu dirinya di sisa masa jabatannya.
Dalam kesempatan itu, Yusril menegaskan penentuan dua nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyebut Presiden Prabowo memiliki kewenangan penuh untuk menentukan dua nama yang nantinya akan diajukan kepada MPR untuk dipilih sebagai Wakil Presiden.
Yusril menjelaskan penentuan calon Wakil Presiden merupakan mekanisme politik yang melibatkan partai-partai pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut juga berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Lebih lanjut, partai-partai politik yang dahulu mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilibatkan dalam proses konsultasi maupun pembahasan calon pengganti.