Politik

Zulhas dan Gubernur Lampung Pacu Kebangkitan Industri Kakao Nasional

Peringatan Hari Kakao Indonesia (HKI) ke-14 Tahun 2026 di Kebun Benih Way Berulu, PT Perkebunan Nusantara I Regional 7, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Kamis (19/11/2026).
Foto: Pemprov Lampung
Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan (Zulhas) bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong kebangkitan industri kakao nasional melalui peningkatan produktivitas, penguatan tata kelola, dan hilirisasi.

Komitmen itu disampaikan dalam peringatan Hari Kakao Indonesia (HKI) ke-14 Tahun 2026 di Kebun Benih Way Berulu, PT Perkebunan Nusantara I Regional 7, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Kamis (19/11/2026).

Dalam sambutannya, Zulhas menegaskan bahwa kebangkitan kakao harus dimulai dengan mengatasi persoalan mendasar petani, seperti ketersediaan bibit unggul, pupuk, pengelolaan air, serta kepastian harga jual.

Menurutnya, pemerintah sedang mengkaji pengendalian impor kakao apabila terbukti menekan harga dan merugikan petani dalam negeri. Selain itu, pemerintah menyiapkan sekitar ratusan ribu bibit kakao berkualitas untuk disalurkan secara gratis kepada petani serta membuka peluang subsidi pupuk.

"Kalau impor mengganggu harga petani, tidak menutup kemungkinan impor kakao juga akan kita larang. Kita harus memastikan petani mendapatkan harga yang layak," ucap Zulhas dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11/2026).

Zulhas juga mengajak pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada petani.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan kakao merupakan salah satu komoditas unggulan asli Lampung yang memiliki nilai historis dan potensi ekonomi besar. Ia mengungkapkan pada masa lalu lada Lampung bahkan pernah memasok sekitar 20 persen kebutuhan lada dunia.

"Lampung sejak dahulu dikenal sebagai daerah penghasil berbagai komoditas perkebunan, seperti lada, kopi, cengkeh, dan kakao," ujar Mirza.

Menurutnya, salah satu persoalan mendasar adalah belum optimalnya tata kelola industri. Potensi komoditas perkebunan tersebut, termasuk kakao, perlu kembali diperkuat melalui kebijakan yang berpihak kepada petani dan pengembangan industri dari hulu hingga hilir.

"Lampung memiliki sejarah panjang sebagai daerah penghasil kakao, tetapi belum mampu mengembangkan industri pengolahan secara maksimal," tandasnya.

Dalam pandangannya, kebijakan pemerintah yang berpihak kepada petani dapat memberikan dampak lebih luas, tidak hanya meningkatkan harga komoditas, tetapi juga membangun ekosistem usaha, mendorong inovasi, dan menghidupkan kembali pelaku usaha lokal.

"Alhamdulillah, di era Presiden Prabowo, dengan dukungan Menko Pangan, fokus kita adalah hilirisasi dan memberikan nilai tambah," pungkasnya.

Salah satu contohnya, kebijakan penutupan keran impor singkong yang dinilai memberikan dampak positif terhadap petani di Lampung. Kenaikan harga singkong mendorong petani mulai menggunakan alat dan mesin pertanian serta meningkatkan perhatian terhadap pengembangan bibit unggul.

"Artinya, satu kebijakan tidak hanya menaikkan harga, tetapi juga membangun ekosistem di belakangnya. Saya rasa kakao juga seperti itu," paparnya.

Untuk memperkuat sektor perkakaoan, Ia mendorong pemanfaatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai sarana pendukung kebutuhan petani, khususnya penyediaan mesin pengering atau dryer.

"Selama ini petani masih mengandalkan penjemuran di lantai terbuka untuk mengeringkan biji kakao. Kondisi tersebut menjadi kendala, terutama saat musim panen bertepatan dengan musim hujan, karena proses pengeringan dapat berlangsung hingga satu minggu dan berisiko menurunkan kualitas biji kakao," lanjutnya.

Ia berharap penyediaan fasilitas pengering melalui Koperasi Merah Putih dapat menjadi langkah awal untuk mendorong tumbuhnya industri pengolahan kakao di tingkat desa, seperti industri pasta dan bubuk kakao, sekaligus memperkuat hilirisasi di Provinsi Lampung.

"Dengan fasilitas mesin pengering, proses pengeringan diharapkan dapat dipersingkat menjadi dua hingga tiga hari sehingga kualitas dan harga jual kakao lebih terjaga," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Widiastuti, mengatakan HKI ke-14 menjadi forum nasional untuk menyatukan kebijakan dan memperkuat sinergi pemangku kepentingan dalam merevitalisasi perkakaoan nasional.

Sebagai informasi, momentum HKI ke-14 mengusung tema 'Mengembalikan Kejayaan Kakao Nasional dan Provinsi Lampung sebagai Pusat Kebangkitan Kakao Multiklonal Nasional', kegiatan diawali dengan penanaman bibit kakao dan peluncuran sistem irigasi tetes gravitasi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, dan Bupati Pesawaran Nanda Indira.

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 400 undangan, termasuk 200 petani kakao dari Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, dan Tanggamus. Lampung dipilih karena memiliki potensi besar, dengan delapan kabupaten yang aktif mengembangkan komoditas kakao.

Pada kesempatan ini, pemerintah berharap kolaborasi pusat, daerah, dunia usaha, akademisi, dan petani dapat mempercepat kebangkitan kakao nasional serta memperkuat posisi Lampung sebagai pusat pengembangan kakao multiklonal di Indonesia.