REPUBLIKA.CO.ID, SUMBAWA, – Sebanyak 128 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masuk dalam daftar tunggu untuk mendapatkan lapak berjualan di kegiatan Car Free Night (CFN) di Lapangan Pahlawan, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Tingginya animo ini mendorong pemerintah daerah setempat untuk mengevaluasi tata kelola kegiatan agar manfaat ekonominya tepat sasaran.
Wakil Bupati Sumbawa Mohamad Ansori dalam Rapat Evaluasi CFN di Kantor Bupati Sumbawa, Jumat, menegaskan potensi ekonomi dari kegiatan ini harus dikelola dengan baik. Ia mengingatkan agar CFN tidak hanya dinikmati oleh pengusaha besar, tetapi benar-benar menjadi ruang pemberdayaan bagi pelaku usaha kecil dan mikro.
"Jangan sampai kita menyebut ini sebagai kegiatan pemberdayaan UMKM, tetapi yang menikmati justru pengusaha-pengusaha besar. Kita perlu tahu siapa pelakunya, bagaimana perkembangan usahanya, dan sejauh mana dampak CFN terhadap peningkatan ekonomi masyarakat," kata Ansori.
Untuk memastikan hal tersebut, Ansori meminta perangkat daerah melakukan pendataan terhadap pedagang serta mengevaluasi perkembangan pendapatan mereka selama mengikuti CFN. Evaluasi ini dianggap krusial agar CFN tidak sekadar menjadi pusat keramaian dan transaksi, melainkan benar-benar memberikan akses pemasaran yang luas bagi UMKM.
Mekanisme Graduasi dan Potensi PAD
Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, ES Adi Nusantara, menyampaikan perlunya penataan lapak yang disertai mekanisme graduasi. Melalui mekanisme ini, UMKM yang usahanya telah berkembang pesat akan didorong untuk mengembangkan usaha di luar area CFN.
"Dengan begitu, lapak yang tersedia bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro lain yang masih membutuhkan akses pemasaran," jelas Adi. Ia juga mengusulkan optimalisasi potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir dan persampahan, bukan dengan membebankan pungutan langsung kepada pedagang UMKM.
Sementara itu, Lurah Seketeng Ari Kurniawan menjelaskan antusiasme masyarakat dan pelaku usaha terus meningkat selama sekitar satu tahun penyelenggaraan CFN. Saat ini, sebanyak 128 UMKM masih mengantre untuk memperoleh kesempatan berjualan. Calon pedagang diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), dan pengelola menerapkan ketentuan penggantian lapak apabila pemiliknya tidak berjualan secara berturut-turut selama satu bulan.
Sorotan Iuran dan Rencana Perluasan
Dalam evaluasi tersebut, Ari menyampaikan adanya iuran sampah, kegiatan, dan listrik sebesar Rp20.000 per minggu atau Rp80.000 per bulan yang dibebankan kepada pelaku UMKM. Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Ansori mengingatkan bahwa kesepakatan awal penyelenggaraan CFN tidak membebankan pungutan kepada UMKM. Ia meminta setiap bentuk iuran dijelaskan secara terbuka dan dievaluasi agar tidak memberatkan pelaku usaha kecil.
Selain penataan lapak dan iuran, pemerintah daerah juga mengevaluasi aspek kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan pengunjung. Ansori meminta pengelolaan CFN diperbaiki secara menyeluruh. Ia juga mendorong pengkajian perluasan penyelenggaraan CFN ke kawasan Taman Kerato untuk mengurangi kepadatan di Lapangan Pahlawan sekaligus membuka ruang pemasaran baru bagi pelaku UMKM.
Penyelenggaraan CFN Sumbawa dimulai sejak 19 Juli 2025 dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri. Kegiatan ini secara reguler digelar rutin pada pekan kedua dan keempat setiap bulan mulai pukul 18.00 hingga 22.00 WITA. Kehadiran malam tanpa kendaraan bermotor itu bukan hanya menjadi tempat rekreasi, tetapi juga ruang bagi pelaku UMKM untuk berkembang dan generasi muda untuk menyalurkan karya serta seninya.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.